Ketua Bawaslu Abhan/Medcom.id.
Ketua Bawaslu Abhan/Medcom.id.

Jurus Bawaslu Hindari Calon Berkewarganegaraan Ganda

Pilkada kpu pemilu pilkada serentak bawaslu Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 06 Mei 2021 23:58
Jakarta: Anggota kelompok kerja (Pokja) berkaitan pencalonan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diperluas. Hal ini perlu dilakukan mengantisipasi calon berkewenegaraan ganda ikut kontestasi politik 2024.
 
"Untuk memastikan calon ini orang asing atau tidak," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
 
Dia menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membentuk pokja itu. Namun, anggota kelompok hanya diisi sejumlah perwakilan instansi atau lembaga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Anggota pokja) Dikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Kemenag (Kementerian Agama), dan lain-lain. Ke depan harus dikembangkan bahwa harus lebih banyak lembaga lain," ungkap dia.
 
Abhan mengusulkan pihak yang mengurus imigrasi perlu dilibatkan. Sehingga, status kewarganegaraan para calon dapat diketahui dengan jelas.
 
"Karena soal data kependudukan dan data kewarganegaraan ini kan beda. Ini saya kira ini yang perlu dikeluarkan (kebijakan pelibatan instansi mengurusi status kewarganegaraan)," ujar dia.
 
Polemik kewarganegaraan ramai diperbincangkan paska Pilkada 2020. Sebab, status pemenang Pemilihan Bupati (Pilbup) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Patriot Riwu Kore, berkewenegaraan ganda.
 
Orient Patriot Riwu Kore diduga tak hanya berkewenegaraan Indonesia. Dia juga masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif