Golkar Tak Bisa Keras Kepada Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

Jakarta: Partai Golkar tidak bisa memberi sanksi kepada calon kepala daerah (cakada) yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Pasalnya, Golkar tidak sendiri dalam mengusung cakada tersebut.
 
"Kita rata-rata berkoalisi. Enggak bakalan Partai Golkar menerapkan terlalu keras kepada itu (cakada), padahal ada partai lain di koalisi itu," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Paulus di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2020.
 
Lodewijk menyampaikan sikap tersebut sudah disampaikan saat bertemu penyelenggara pilkada. Dia menjelaskan instrumen yang berwenang memberikan sanksi kepada cakada pelanggar protokol kesehatan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah.
"Sehingga sanksi itu dari mana bukan dari partai yang memberikan sanksi," ungkap Letnan Jenderal TNI (purn) itu.
 
Baca: 106 Pelanggaran Kampanye Daring Ditemukan Selama Sebulan
 
Menurut Lodewijk, partai hanya membantu melalui pengawasan serta mengingatkan cakada dan tim sukses agar mematuhi protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan Satgas bentukan masing-masing partai.
 
"Kita lebih tindakan-tindakan preventif supaya jangan mereka melakukan (melanggar protokol kesehatan)," ujar dia.
 

(AZF)