Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Diminta Diperberat

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Theofilus Ifan Sucipto • 24 September 2020 17:54
Jakarta: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta sanksi pelanggar protokol kesehatan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diperberat. Supaya, para pelanggar jera dan pesta demokrasi berlangsung aman.
 
“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas,” kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2020.
 
Politikus Golkar itu mengusulkan sanksi berupa pemotongan masa kampanye. Hukuman tersebut diyakini membuat calon kepala daerah (cakada) patuh lantaran memiliki kepentingan menyosialisasikan visi dan misinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Azis mengeklaim peraturan tegas itu sudah dimulai dari internal Partai Golkar. Partai berlogo pohon beringin itu bahkan siap mendiskualifikasi cakada yang melanggar protokol kesehatan.
 
“Tentu sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” ujar dia.
 
Sanksi tegas, kata Azis, berguna demi menyelamatkan seluruh pihak dari covid-19 (korona). Sehingga Pilkada 2020 tidak menjadi catatan sejarah yang kelam bagi demokrasi Indonesia.
 
Azis mengajak seluruh cakada dan partai politik mendukung upaya tersebut. Sebab, edukasi disiplin protokol kesehatan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah dan penyelenggara pilkada.

“Cakada jadilah ikon mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” tegas Azis.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Beleid itu memuat peraturan agar tidak berkerumun dan menaati protokol kesehatan.
 
"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
 
Sejumlah pihak mengkritisi sanksi dalam beleid tersebut yang dianggap terlalu lembek. Pasal 88A ayat 2 menyatakan pelanggaran protokol kesehatan hanya diberi peringatan tertulis.
 
(Baca: PKPU Soal Larangan Berkerumun Dinilai Lembek)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif