Mendagri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilihan Serentak 2020 (Foto:Dok.Kominfo)
Mendagri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilihan Serentak 2020 (Foto:Dok.Kominfo)

Strategi Mendagri Wujudkan Target Partisipasi Pemilih

Pilkada kpu pilkada pilkada serentak Berita Kominfo Pemilu Serentak 2020
M Studio • 05 Desember 2020 06:00
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan tersendiri karena pemilihan diselenggarakan di tengah pandemi covid-19.
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut.
 
Strategi pertama ialah membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kami rekonsiliasi terus data hariannya kepada KPU dan Bawaslu, sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melakukan perekaman e-KTP atau yang tidak mendapatkan Suket," ujar Mendagri Tito Karnavian, dikutip siaran pers, Sabtu, 4 Desember 2020.
 
Prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP.
 
Mendagri mengaku telah memerintahkan Desk Pilkada untuk berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya maksimal. Termasuk menggerakkan anggotanya masing-masing.
 
"Masalahnya bisa berbeda-beda di setiap daerah. Itulah tim supervisi yang akan bekerja. Saya sudah perintahkan, dua minggu mereka harus berada di daerah-daerah itu, dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya yang belum melakukan perekaman secara maksimal," kata Tito.
 
Strategi kedua, Mendagri Tito akan memberikan hadiah kepada daerah yang telah melakukan perekaman e-KTP dengan baik dan sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik.
 
Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan oleh kepala daerah serta di bawah struktur komando, pengangkatan jabatan tetap berdasarkan surat yang ditandatangani Mendagri.
 
"Tidak segan-segan, kami akan berikan punishment sehingga kami sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil bekerja maksimal untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya. Nah, kami sudah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal," kata Mendagri Tito.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif