Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik/MI/Rommy Pujianto
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik/MI/Rommy Pujianto

4.156 Usulan Mutasi ASN Ditolak Selama Pilkada 2020

Pilkada pilkada serentak ASN Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 27 Oktober 2020 20:04
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menolak ribuan usulan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang diajukan kepala daerah. Penolakan dilakukan untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
 
"Sampai hari ini kami sudah menolak hampir 4.156 usulan mutasi dan pelatinkan (ASN)," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi virtual, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Akmal menyebut Provinsi Jawa Timur yang terbanyak mengajukan mutasi sebanyak 856 ASN. Kemudian, Provinsi Gorontalo mengusulkan mutasi 751 ASN, Sulawesi Selatan 591 ASN, Jawa Barat 449 ASN, Kalimatan Tengah 343 ASN, dan provinsi lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penolakan ini sampai dengan akhir pilakda, tapi apakah sampai selesai pencoblosan, apakah saat pelantikan, tergantung setiap daerah," tuturnya.
 
Baca: 325 ASN Pelanggar Netralitas Diberi Sanksi
 
Kemendagri mengapresiasi tujuh provinsi yang tidak mengajukan usulan mutasi. Yakni Provinsi Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
 
"Mereka memahami mutasi dan pelantikan ini bisa (disalahgunakan) oleh pihak-pihak tertentu," tuturnya.
 
Akmal menjelaskan mutasi akibat tersandung kasus hukum hingga meninggal masih diperkenankan. Sebab, itu akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif