Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Medcom.id/Cindy.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Medcom.id/Cindy.

Bantah Anies, Kemendagri Selalu Wanti-wanti Protokol Kesehatan saat Pilkada

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020 Anies Baswedan protokol kesehatan
Kautsar Widya Prabowo • 17 November 2020 15:04
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan soal tak adanya peringatan resmi bagi daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan. Kemendagri selalu mewanti-wanti hingga memberi tindakan bagi daerah yang melanggar.
 
"Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan, ini datanya ada," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2020.
 
Penindakan tegas berupa sanksi justru rutin dilayangkan terhadap pasangan calon yang melanggar. Safrizal menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terus memantau pelaksanaan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan data yang diperoleh Kemendagri, sekitar 306 pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak Bawaslu. "(Pelanggaran protokol kesehatan) seperti tidak disiplin menggunakan masker dan berkerumun. Tentu saja peraturannya berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020," kata dia.
 
Baca: Pemprov DKI Bantah Lembek Menghadapi Rizieq Shihab
 
Menurut Safrizal, 306 pelanggaran terjadi dari 13.646 kampanye tatap muka. Data pelanggaran tersebut hanya disampaikan kepada kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
 
"Data-data ini tidak kita paparkan dihadapan Gubernur DKI Anies, tetapi (daerah penyelenggara pilkada) kita paparkan," tegas dia.
 
Kemendagri, kata Safrizal, melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali untuk memantau pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye. Dia menekankan pemerintah serius mencegah klaster baru dalam pilkada.
 
"(Evaluasi) dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan pasangan calon, tim kampanye, (hingga) masyarakat yang menghadiri kampanye secara pertemuan (terbuka)," tegas dia.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dia menuding tak ada surat dari Kemendagri kepada penyelenggara pilkada agar mematuhi protokol kesehatan.
 
"Lihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?" ujar Anies usai rapat pengesahan Raperda APBD-P DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2020.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif