Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id

Penyelenggaraan Pilkada 2020 Tidak Bisa Ditawar

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 16 September 2020 12:34
Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak bisa ditunda. Agenda lima tahunan itu disebut sebagai jaminan roda pemerintahan daerah berjalan efektif.
 
"Proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan” kata anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 September 2020.
 
Politikus Golkar itu menambahkan alasan lain tidak ada jaminan waktu pandemi berakhir. Sehingga, pesta demokrasi tingkat daerah harus dijalankan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka mustahil menunda pilkada sampai Indonesia benar-benar dinyatakan bebas covid-19," ungkap dia.
 
Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur jabatan kepala daerah hanya lima tahun. Undang-undang tidak mengatur mekanisme pergantian kepala daerah selain pilkada.
 
"Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala atau Wakil Kepala Daerah juga menegaskan bahwa pemilihan kepala atau wakil kepala daerah musti berlangsung 5 (lima) tahun sekali," papar dia.
 
Zulfikar menegaskan dengan berbagai alasan itu Pilkada 2020 harus dilaksanakan. Dia menyebut saat ini yang perlu dilakukan ialah sikap adaptif.
 
"Yakni menyesuaikan segala tahapan pilkada dengan protokol kesehatan," ujar dia.

Dia berharap kerja sama semua pihak. Sehingga, Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
 
“Kalau kita sudah putuskan 9 Desember itu pilkada, mari kita sama-sama bertanggung jawab agar proses demokrasi ini tetap menyelamatkan nyawa manusia,” kata dia.
 
Sebelumnya, publik meminta Pilkada 2020 ditunda lantaran penyebaran virus korona di Indonesia terus meningkat. Survei Polmatrix Indonesia menunjukkan 72,4 persen masyarakat ingin Pilkada 2020 ditunda.
 
"Karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada akan menciptakan klaster baru covid-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dikutip dari Antara, Rabu, 17 September 2020.
 
(Baca: Survei: 72,4% Masyarakat Minta Pilkada 2020 Ditunda)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif