ASN. Foto: MI/Ramdani
ASN. Foto: MI/Ramdani

694 ASN Tercatat Langgar Netralitas

Pilkada pilkada serentak ASN Pemilu Serentak 2020
Antara • 08 Oktober 2020 07:07
Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat hingga September 2020, 694 ASN dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas pada tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebanyak 492 ASN telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas.
 
"Dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK (pejabat pembina kepegawaian) baru 256 ASN atau 52 persen," kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam acara kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Menurut dia, pelanggaran netralitas ini berupa kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, pendekatan ke partai politik dan bakal calon kepala daerah, serta menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu bakal calon. Ada pula ASN yang menghadiri deklarasi pasangan bakal calon serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan instansi, pelanggaran netralitas paling banyak terjadi di Kabupaten Purbalingga yang mencapai 56 orang. Di Kabupaten Wakatobi, ada 34 ASN pelanggar netralitas, Kabupaten Kediri ada 21 orang, Kabupaten Musi Rawas Utara 19 orang, dan Kabupaten Sumbawa 18 orang.
 
Berdasarkan wilayah, pelanggaran terbanyak dilakukan ASN di Sulawesi Tenggara yang mencapai 90 orang. Di Nusa Tenggara Barat ada 83 pelanggar, Jawa Tengah 74 orang, Sulawesi Selatan 49 orang, dan Jawa Timur 42 orang.
 
Baca: Wapres Dukung Penguatan KASN
 
Para ASN pelanggarumumnya memiliki jabatan pimpinan tinggi, fungsional, pelaksana, administrator, serta kepala wilayah seperti camat dan lurah. Untuk itu, Agus mengingatkan asas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib diterapkan seluruh ASN
.
Pelanggaran netralitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah serta memunculkan praktik korupsi di kalangan ASN. Masalah ini juga menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif