Calon Wakil Bupati Sleman Amin Purnama. MI/Agus Utantoro
Calon Wakil Bupati Sleman Amin Purnama. MI/Agus Utantoro

Amin Purnama Akan Hadirkan Birokrasi Berbasis Digital

Pilkada birokrasi pilkada serentak pelayanan publik Pemilu Serentak 2020
Agus Utantoro • 29 Oktober 2020 06:04
Jakarta: Calon Wakil Bupati Sleman nomor urut 2, Amin Purnama, berkomitmen menghadirkan birokrasi berbasis digital. Hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
 
"Program ini nantinya akan diwujudkan di bawah payung peraturan daerah (perda) yang akan merevisi atau mengatur ulang konsep birokrasi dan perizinan," kata Amin dalam sela kunjungannya di Dusun Seyegan, Kalurahan Margokaton, Kepanewon Seyegan, Yogyakarta, Rabu, 28 Oktober 2020.
 
Perda yang akan digagasnya meliputi dua hal. Yakni, perizinan dan pelayanan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya diskusi dengan banyak pakar pemerintahan daerah, bahwa semua perizinan yang sifatnya kewenangan Pemda, dapat dirombak dengan konsep birokrasi yang melayani. Nantinya, program ini akan berbasis digital," kata Amin.
 
Dalam Pilkada Serentak 2020, Amin berpasangan dengan Sri Muslimatun. Pasangan dengan sebutan Mulia ini diusung Partai NasDem, Partai Golkar, dan PKS.
 
Amin optimistis bila terpilih, gagasannya bersama Sri Muslimatun akan diterima seluruh anggota DPRD. "Kalau untuk kepentingan masyarakat, saya yakin program ini akan didukung DPRD," ujarnya.
 
Baca: Machfud Arifin bakal Perketat Pengawasan Lingkungan
 
Kabupaten Sleman baru memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, keberadaan MPP belum maksimal lantaran hanya bertumpu pada satu tempat, yakni di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu. Menurut Amin, program birokrasi yang melayani akan memperbanyak lokasi MPP.
 
"Namun yang sifatnya administrasi, cukup via online. Seluruh dokumen tinggal diunggah tanpa perlu datang," ujar mantan pengacara publik di kantor LBH Yogyakarta ini.
 
Dia mengakui jika program ini terinspirasi dari pelayanan di DKI Jakarta. Namun, program itu akan disempurnakan dengan pengaturan jangka waktu.
 
"Harus ada jangka waktunya. Jangan sampai birokrasi yang melayani bisa diterapkan tapi berjalan lama. Ini kan tidak praktis. Nah, semua program ini akan diatur di dalam perda," ujarnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif