Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id
Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id

Bawaslu Gelar Patroli Pengawasan Antipolitik Uang di Masa Tenang

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Cindy • 04 Desember 2020 20:04
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menggelar patroli pengawasan antipolitik uang di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 6-8 Desember 2020. Patroli demi menutup ruang penyimpangan dari pasangan calon (paslon) dan tim kampanye.
 
"Ini kita lakukan karena biasanya potensi pelanggaran politik uang terjadi besar-besaran itu di masa-masa tenang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 4 Desember 2020.
 
Abhan mengungkapkan paslon dan tim kampanye kerap melakukan 'serangan fajar' sebelum waktu pemungutan suara. Tindakan ini bakal diantisipasi dengan patroli pengawasan antipolitik uang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jajaran pengawas kami, berkoordinasi dengan kepolisian dan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) bersama-sama melakukan pengawasan," ucap dia.
 
Patroli akan fokus di titik-titik rawan penyimpangan politik uang. Bawaslu telah memetakan wilayah rawan di 270 daerah yang mengikuti pilkada.
 
Abhan mengeklaim telah memproses tim kampanye yang kedapatan melakukan politik uang. Namun, dia tak menyebutkan jumlah tim kampanye yang telah diproses.
 
"Sanksi pidana bisa dikenakan kedua belah pihak, pemberi dan penerima sama-sama dapat hukuman pidana. Tapi yang terbukti (saat ini) dilakukan orang perorangan dari tim kampanye. Bukan oleh paslon langsung," ungkap Abhan.
 
Abhan menyebut sanksi administratif dan diskualifikasi dapat diberlakukan bagi paslon dan tim kampanye yang melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Diskualifikasi menjadi sanksi paling berat bagi pelanggar.
 
Dia mengingatkan masyarakat tidak menerima politik uang dan berani menolak. Sebab, penerima uang juga dapat diganjar sanksi pidana.
 
"Kita kampanyekan pilkada bersih tanpa politik uang. Berani mengatakan tolak politik uang oleh masyarakat, karena ini pelanggaran yang merusak proses demokrasi," kata Abhan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif