KPU Tunggu Putusan Pengadilan Soal Diskualifikasi Paslon di Ogan Ilir
Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 29 Agustus 2020. Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi salah satu pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Pasalnya, kasus ini masih dalam proses gugatan ke pengadilan.
"Sedang gugat ke MA (Mahkamah Agung), belum ada putusan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada Medcom.id, Jumat, 23 Oktober 2020.
Sementara itu, rekomendasi diskualifikasi terhadap paslon di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sudah ditindaklanjuti KPU. Paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, paslon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).
"Dan diterima gugatannya," ungkap dia.
Di sisi lain, paslon Kabupaten Pegununangan Bintang (Papua), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), dan Kabupaten Kaur (Bengkulu) terbebas dari ancaman diskualifikasi. Mereka tidak terbukti membuat pelanggaran.
"Tindak lanjut setelah dilakukan kajian tidak terbukti terbukti (status MS)," ujar dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sanksi diskualifikasi kepada enam paslon yang tersebar di beberapa wilayah. Paslon disebut melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti mutasi pejabat.
Baca: Sosialisasi Pilkada 2020 Kurang Masif, KPU Dikritik
Selain itu, paslon tersebut diduga menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam kegiatan kampanye. Hal ini khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) virus korona (covid-19).
"Terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah ini untuk kepentingan kampanye pasangan calon," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual bertajuk 'Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi', Rabu, 21 Oktober 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Sedang gugat ke MA (Mahkamah Agung), belum ada putusan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada Medcom.id, Jumat, 23 Oktober 2020.
Sementara itu, rekomendasi diskualifikasi terhadap paslon di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sudah ditindaklanjuti KPU. Paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, paslon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).
"Dan diterima gugatannya," ungkap dia.
Di sisi lain, paslon Kabupaten Pegununangan Bintang (Papua), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), dan Kabupaten Kaur (Bengkulu) terbebas dari ancaman diskualifikasi. Mereka tidak terbukti membuat pelanggaran.
"Tindak lanjut setelah dilakukan kajian tidak terbukti terbukti (status MS)," ujar dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sanksi diskualifikasi kepada enam paslon yang tersebar di beberapa wilayah. Paslon disebut melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti mutasi pejabat.
Baca: Sosialisasi Pilkada 2020 Kurang Masif, KPU Dikritik
Selain itu, paslon tersebut diduga menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam kegiatan kampanye. Hal ini khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) virus korona (covid-19).
"Terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah ini untuk kepentingan kampanye pasangan calon," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual bertajuk 'Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi', Rabu, 21 Oktober 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
