Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id

Sirekap Bukan Acuan Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020

Pilkada kpu pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Indriyani Astuti • 13 November 2020 18:15
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) hanya sebagai alat bantu penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan penghitungan secara manual tetap dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS).
 
"Kita masih menggunakan cara manual, KPU menggunakan Sirekap dalam rangka percepatan keja, kontrol, dan alat bantu serta publikasi," kata Evi dalam sosialisasi aplikasi Sirekap pada pilkada lanjutan dalam bencana nonalam pandemi covid-19, yang digelar daring, Jumat, 13 November 2020.
 
KPU akan melakukan uji coba penerapan Sirekap di jajaran internal. Namun, bukan sebagai acuan hasil penghitungan pilkada, melainkan data pembanding dari hasil hitung manual di setiap TPS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Evi menyebut pihaknya tetap memberikan salinan formulir model C-Hasil-KWK. Formulir ini merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS.
 
(Baca: Sirekap Mestinya Bisa Menjadi Pilot Project)
 
"Untuk saksi dan Panwas, KPU akan memberikan salinan dalam bentuk dokumen fisik. (Perhitungan) manual tetap akan diberlakukan tetapi Sirekap digunakan untuk kecepatan kerja KPU dalam rekapitulasi berjenjang," ungkap Evi.
 
KPU berharap setelah uji coba dan penyempurnaan, Sirekap dapat digunakan pada Pemilu 2024. Evi juga berharap penerapan Sirekap diterima partai politik dan peserta pemilu sebagai sistem informasi untuk penetapan hasil pemungutan suara.
 
Sirekap disepakati hanya akan diuji coba atau menjadi alat bantu rekapitulasi suara di Pilkada 2020. Hasil resmi rekapitulasi suara Pilkada 2020 tetap berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara secara manual. Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 12 November 2020.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif