"Harus ada penyesuaian anggaran karena semua ini tidak bisa lepas dari anggaran," kata Aminurokhman kepada Medcom.id, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Usulan tersebut juga harus sesuai aturan main pengadaan barang. Pemerintah tidak bisa langsung menerapkan usulan tersebut sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Politik Gimik Dinilai Tak Laku pada Pilkada 2020
Politikus NasDem itu menilai usulan peningkatan testing sebagai penyempurnaan pencegahan penyebaran covid-19 di tengah pilkada serentak. Pasalnya, kegiatan serupa tengah dijalankan pemerintah.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat ketentuan testing dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Metode yang diterapkan yaitu rapid test atau pemeriksaan suhu.
"Ini kan bagian dari program yang sudah berjalan," ungkap dia.
Dia menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut usulan ini kepada pemerintah dan penyelenggara pilkada. Namun, usulan ini dianggap tepat untuk menjamin keselamatan publik dari penyebaran virus korona.
"Ya kalau dari ahli epidemiologi seperti itu menurut saya positif ya karena itu menjadi bagian untuk mengantisipasi timbulnya klaster baru di masa pilkada," ujar dia.
Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengusulkan testing ditingkatkan di daerah penyelenggara pilkada. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin penyelenggaraan pilkada bebas dari ancaman covid-19.
Pandu mengusulkan salah satu metode testing yang bisa diterapkan yaitu rapid test antigen. Kualitas metode testing ini diklaim serupa dengan polymerase chain reaction (PCR) dan hasilnya cepat diketahui.
"Dalam satu dua jam hasilnya keluar. Kita sudah bisa berkumpul dalam situasi yang relatif lebih aman," kata Pandu dalam diskusi Ikatan Alumni (Iluni) UI, Jumat, 23 Oktober 2020.
(OGI)
