Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KPU Perlu Susun Aturan Khusus Mitigasi Risiko

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 13 Oktober 2020 22:29
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyusun mitigasi risiko Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini harus dikemas dalam peraturan KPU (PKPU) khusus.
 
"Mitigasi risiko yang berdampak penundaan harus diterjemahkan dalam peraturan KPU agar bisa mengikat para pihak di luar KPU," ujar Titi kepada Medcom.id, Selasa, 11 Oktober 2020.
 
Selain itu, mitigasi risiko dapat menjadi panduan bagi internal penyelenggara pilkada serentak dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini megingat Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Peraturan internal KPU itu bisa berupa peraturan KPU ataupun surat edaran KPU," tutur dia.
 
Menurut dia, KPU dapat memetakan hal-hal yang dapat berakibat ditundanya pilkada melalui mitigasi risiko. KPU perlu memuat indikator, varibel, dan lainnya sebagai penunjang penyelenggaraan pilkada yang aman.
 
Baca: Realisasi Anggaran NPHD KPUD dan Bawaslu Daerah Mendekati 100%
 
Sementara itu, KPU mengaku telah menyusun mitigasi risiko Pilkada 2020 di tengah pandemi virus korona. Mitigasi tersebut tertuang dalam sejumlah peraturan KPU. Atas dasar itu, KPU merasa tidak perlu membentuk aturan spesifik soal mitigasi risiko.
 
"PKPU 6, PKPU 10, dan PKPU 13 adalah bagian dari upaya kita melakukan mitigasi risiko," ujar pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif