KPU Jateng Periksa Ulang DPT
ketua KPU Jateng--Antara/R. Rekotomo
Semarang:Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah memeriksa ulang daftar pemilih tetap (DPT) yang dituduh bermasalah. Pemeriksaan tersebut dilakukan di 23 Kabupaten atau Kota se-Jateng. 

Dari 188.245 data pemilih tetap yang dilaporkan ganda, KPU Jateng memastikan hanya data 23.148 warga yang benar-benar ganda.


"Terhadap data yang terbukti ganda dilakukan perbaikan dengan cara melakukan pencoretan terhadap salah satu pemilih yang ganda dalam DPT," kata Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Juni 2018.

Menurut Joko, jumlah pemilih ganda ini, hanya 0,09 persen dari keseluruhan DPT Jateng yang berjumlah 27.068.500 orang. Adapun laporan terdapat 100 warga Kota Magelang, Jateng yang sudah meninggal, tapi masih tercantum dalam DPT, Joko memastikan hoaks. 

"100 pemilih tersebut adalah penghuni Lapas yang pencantuman (kata) almarhum dalam nama pemilih (bin) yang dimaksud telah meninggal adalah orang tua narapidana," jelas Joko.

Sedangkan sebanyak 1.330.820 pemilih Jateng yang diduga invalid, kata Joko, KPU sudah melakukan pencermatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Hasilnya temuan tersebut dinyatakan tidak benar. 

"Semua data secara faktual dan administrasi kependudukan benar adanya (valid). Hanya 87.637 data pemilih dilakukan perbaikan karena salah penulisan seperti Cilacap tertulis cilap, Temanggung tertulis Temanggun," ungkap Joko.

Baca: KPU Jateng Prediksi 8,7 Juta Pemilih tak Gunakan Hak Pilih

Joko memastikan KPU Jateng bakal terus melakukan pemeliharaan daftar pemilih hingga 26 Juni 2018. KPU Jateng melakukan pengecekan ulang ini berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jateng. 

"Pemeliharaan DPT akan dilakukan hingga 26 Juni 2018, sehingga Model C6-KWK tidak disalahgunakan. Bagi C6-KWK yang tidak ditemukan pemilihnya, ditarik kembali ke KPU Kabupaten atau Kota," tegas Joko.

Joko menambahkan pemeliharaan DPT yang dilakukan meliputi pemilih ganda, pemilih meninggal, pindah domisili, berubah status untuk TNI & POLRI, dan yang menyebabkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.




(YDH)