Faktor ASN tak Netral di Pilkada
Peneliti KPPOD Aisyah Nurul Jannah - Medcom.id/Intan Yunelia
Jakarta: Pemerintah memiliki tugas penting untuk menjaga sikap netralitas para aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas. Namun, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ketidaknetralan ASN. 

Peneliti Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Aisyah Nurul Jannah menyebut ada 3 faktor yang mendorong birokrasi atau ASN ikut berpolitik di pilkada. Pertama, untuk memuluskan karirnya sebagai ASN. 


Kedua, kuatnya hubungan patron-client, terutama antara atasan dan bawahan. Sehingga, para ASN ini menuruti apapun yang diperintah atasan terutama calon petahana dan ketiga adanya, birokrasi bayangan. 

"Keinginan memperoleh jabatan membuat ASN mau berspekulasi menjadi bagian dari tim sukses. Dengan harapan seandainya kandidat yang didukung menang mendapatkan keuntungan perolehan jabatan," kata Aisyah dalam diskusi 'Netralitas ASN dalam Pilkada 2018' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 24 Juni 2018. 

Menurut Aisyah, modus seperti ini paling lazim ditemui, bahkan balas budi menjadi sebuah budaya dalam berbirokrasi. Meski, aturan pengangkatan jabatan itu menabrak aturan kepangkatan. 

Sementara, birokrasi bayangan biasanya terdiri dari atas pengusaha, kontraktor, ormas serta LSM sebagai penyandang dana dan kemenangan kelompok tertentu. Birokrasi bayangan melalui ASN memuluskan kepentingan mereka jika sudah menjabat nanti. 

Aisyah menyatakan modus yang dilakukan ASN yakni memobilisasi birokrasi untuk memenangkan calon tertentu. Hal ini selaras dengan temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu ada mobilisasi petahana di antaranya melibatkan lurah, RT, RW sebagai tim pemantau dan pengawas. 

"Melakukan rotasi dan mutasi birokrasi maupun mengadakan pertemuan dengan SKPD yang disertai pesan mendukung petahana," pungkasnya.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id