DPRD Masih Sulit Dipercaya
Direketur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini--MI/Adam Dwi
Jakarta:Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem lama, yakni dipilih oleh DPRD, dinilai bukan lagkah yang solutif. Pasalnya, DPRD masih dianggap sebagai lembaga yang kurang kredibel.

"Jangan lupa, DPRD itu institusi yang dalam banyak survei indeks demokrasi Indonesia berperan dalam turunnya indeks itu karena fungsinya banyak yang enggak jalan," ungkap Direketur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.


Baca: Marak OTT, Ketua DPR Minta KPK Kaji Pilkada Langsung
 
Apalagi, kata dia, banyak kasus korupsi yang juga melibatkan anggota DPRD atau yang kerap disebut sebagai korupsi berjemaah. Oleh karena itu, ia meminta agar dilakukan kajian komprehensif ketimbang merombak sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung. "Selama ada mahar poltik, bisa dipastikan DPRD akan lebih korup," cetusnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, tidak ada jaminan pilkada oleh DPRD akan mengurangi volume korupsi. "Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki. Pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi," tegasnya.

Baca: KPK bakal Mengkaji Untung Rugi Pilkada Langsung

Lebih lanjut, jelasnya, pilkada merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat.

"Pilkada langsung memperkuat partisipasi politik. Pengembalian pemilihan ke DPRD mematikan partisipasi politik. Di samping itu, pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite)," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi meminta agar perdebatan sistem pilkada langsung atau tidak langsung dihentikan. Menurutnya, persoalan itu seharusnya sudah selesai sejak 2005. 

"Memang ketika ada permasalahan korupsi, hal ini menjadi mencuat lagi, tapi bukan sistemnya yang seharusnya dipersoalkan," ucap Veri.

Ia menyatakan mahar politik merupakan akar permasalahan yang seharusnya diselesaikan ketimbang mengubah sistem pilkada.




(YDH)