Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. ANT Biro Pers
Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. ANT Biro Pers

Satgas Covid-19 Apresiasi Revisi Aturan Kampanye Pilkada

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Nur Azizah • 24 September 2020 17:35
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 (korona) mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye yang menimbulkan kerumunan massa. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Bencana Nonalam.
 
"Kami sangat mengapresiasi langkah KPU yang dengan tegas melakukan revisi Peraturan KPU serta menerbitkan sanksi bagi para calon kepala daerah yang berencana menggelar acara serupa," kata juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 24 September 2020.
 
PKPU hanya mengizinkan kampanye dalam bentuk virtual. Wiku berharap seluruh pasangan calon (paslon) dan masyarakat komitmen dengan aturan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Diharapkan komitmen masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses pilkada ke depan," tutur dia.
 
Wiku mengaku kecewa dengan calon kepala daerah yang nekat menggelar kampanye dengan menimbulkan kerumunan. Seharusnya, lanjut dia, calon kepala daerah melindungi warganya.
 
"Apa pun alasannya sudah sepatutnya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 63 memperbolehkan kampanye dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai. Aturan itu juga mengizinkan perlombaan, kegiatan sosial, dan bazar.
 
Lalu, peringatan hari ulang tahun partai politik dan memanfaatkan media sosial. Namun, aturan itu telah diganti.
 
"Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring," bunyi Pasal 63 hasil revisi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif