Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meragukan data Komisi Pemilihan Umum (
KPU) terkait pemilih
Pilkada 2020 yang belum merekam KTP elektronik (KTP-el). KPU disebut tidak berkoordinasi dengan Kemendagri.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ucap Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2020.
Viryan menyebut 20,7 juta pemilih belum merekam KTP-el pada Selasa, 27 Oktober 2020. Sepekan kemudian atau Senin, 2 November 2020, data berubah menjadi 2,7 juta orang.
Kemudian, data kembali berubah pada Kamis, 12 November 2020. Viryan mengatakan masih 1,75 juta orang belum merekam KTP-el.
Jumlah itu tersebar paling banyak di Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Zudan meminta KPU berkoordinasi dengan Kemendagri.
(Baca:
KPU: 1.754.751 Pemilih Belum Merekam KTP-el)
"Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebelum dirilis," ucap dia.
Zudan memastikan pihaknya aktif melakukan program jemput bola (jebol) mendatangi masyarakat untuk merekap KTP-el di berbagai daerah. Termasuk, perekaman saat hari libur.
"Angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam satu bulan. Jadi tidak logis bila ada data dari KPU, jumlah penduduk yang belum merekam turun drastis dari angka 20 jutaan menjadi 1,7 jutaan," tegas Zudan.
Zudan menyebut perekaman KTP-el lebih dari 18 juta penduduk dalam satu bulan merupakan hal mustahil selama pandemi covid-19 (korona). Dia menekankan penduduk yang akan merekam KTP-el tidak mencapai 20 juta.
"Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sebesar 192.468.599 jiwa atau 98 persen saja persentasenya. Sisanya dua persen atau 3.926.377 penduduk yang belum merekam data KTP-el," tutur Zudan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((REN))