Orient P Riwu Kore/Dok pribadi.
Orient P Riwu Kore/Dok pribadi.

Berstatus WNA, Penetapan Bupati Sabu Raijua Diminta Dibatalkan

Pilkada pilkada serentak kemenkumham NTT
Al Abrar • 24 Februari 2021 21:22
Jakarta: Polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore terus bergulir. Saat ini kasus tersebut dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penetapan Orient sebagai Bupati Sabu Raijua harus dicabut dan tidak dapat dilantik. Sebab Orient masih berstatus warga negara Amerika Serikat. Sehingga sebagai konsekuensinya, pelantikan mesti diisi oleh wakilnya.
 
"WNA tidak boleh di-SK-kan dilantik. Maka buktinya diperoleh pada tahapan apapun sebelum ditetapkan final, pejabat yang bersangkutan wajib mencoret namanya dari penetapan pejabat resmi dan posisinya diisi oleh Wakilnya sesuai UU," kata Jimly, Rabu, 24 Februari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Senada dengan Jimly, eks Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membatalkan penetepan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua.
 
Sebab, salah satu persyaratan pencalonan kepala daerah ialah untuk warga negara Indonesia (WNI). Sehingga pencalonan Orient dinilai secara otomatis sudah batal demi hukum.
 
"Jadi sekarang, setelah Bawaslu mendapat kepastian ini [status warga negara Orient] Bawaslu mengeluarkan saja rekomendasi ke KPU untuk membatalkan penetapan. Karena berdasarkan salah satu syarat pencalonan itu harus berwarga negara Indonesia. Namun ternyata dia WNA," kata Hadar.
 
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dapat memutuskan pelantikan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore. Sebab, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum memberikan kepastian kewarganegaraan Orient.
 
"Sebelum 26 Februari kita sudah dapat keputusan dari Kemenkumham apakah yang bersangkutan (Oreint) diikutkan pelantikan, atau diperpanjang tugasnya sekretaris daerah (sekda), nanti 25 Februari kita informasikan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam konferensi persnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.
 
Akmal mengatakan saat ini posisi kepala daerah Sabu Raijua akan diisi oleh pelaksana harian (Plh). Sebab, akhir masa jabatan (AMJ) bupati petahana jatuh pada hari ini.
 
"Nanti ketika selesai semua kebijakan 26 (Februari) kita (adakan) pelantikan, (tapi kalau) ternyata keputusan (kewarganegaraan) belum ada dari Kemenkumham, kita akan rapat lagi," ucap dia.
 
Dia mengatakan Kemenkumham masih melakukan penelitian dan pengkajian status kewarganegaraan Orient. Kemenkumham tidak menyampaikan secara pasti waktu penyelesaian proses tersebut.
 
"(Kami) meminta kepada teman-teman Kumham untuk mempercepat penelitian," kata dia.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif