Apel pengamanan Pilkada serentak di Markas Polda Jawa Barat. Medcom.id/P Aditya
Apel pengamanan Pilkada serentak di Markas Polda Jawa Barat. Medcom.id/P Aditya

12 Ribu Personel Gabungan Kawal Pilkada Serentak di Jabar

Pilkada ridwan kamil pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
P Aditya Prakasa • 24 November 2020 14:13
Bandung: Sebanyak 12 ribu personel gabungan dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, dan Polri akan mengawal jalannya pencoblosan saat Pilkada di Jawa Barat pada 9 Desember 2020. Personel gabungan akan disebar di tujuh daerah di Jawa Barat.
 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan ada delapan daerah yang menggelar pilkada di Jabar. Namun satu wilayah masuk ke ranah Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
 
"Desember akan hadir Pilkada serentak yang masuk ke Polda Jabar dan Kodam III ada tujuh wilayah, yang satu lagi Depok ada wilayah Polda Metro dan Kodam Jaya," ujar pria yang akrab disapa Emil di Markas Polda Jawa Barat, Selasa, 24 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihaknya meyakini Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mampu turut serta menjaga keamanan pilkada serentak. Menurut dia, sebagai putra daerah, Dofiri bisa mengatasi semua permasalahan yang ada.
 
"Kami sangat yakin dari pengalaman beliau akan melakukan banyak terobosan peningkatan sinergitas dan juga kedisiplinan dalam menghadapi beberapa persolan di Jabar," ucap Emil.
 
Baca:Pulau Masalembu dan Sapeken Dapat Perhatian Khusus KPU
 
Sementara itu, Dofiri mengatakan, menghadapi pilkada serentak dalam kondisi pandemi covid-19 yang terpenting adalah kesehatan. Dia mengimbau seluruh masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.
 
"Intinya kegiatan masyarakat itu harus tetap berjalan dan tetap satu hal disiplin terhadap protokol kesehatan, saya tegaskan kembali disiplin terhadap protokol kesehatan," kata dia.
 
Dia menambahkan, polisi dan TNI bakal mendukung apapun kebijakan Satgas Covid Jabar dalam menangani pandemi. Pihaknya akan tegas menerapkan protokol kesehatan.
 
"Bila diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, artinya Undang-Undang sudah jelas ada Undang-Undang kekarantinaan kemudian wabah penyakit, ada pasal di KUHP dan hal itu akan kita lakukan dengan tegas," terangnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif