NEWSTICKER
Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id
Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id

Bawaslu: Penundaan Pilkada Tak Diatur dalam UU

Pilkada Pemilu Serentak 2020
Putra Ananda • 17 Maret 2020 17:01
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 karena virus korona. Penundaan pilkada tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Plkada. UU hanya mengatur soal pemilihan lanjutan atau susulan.
 
"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, undang-undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di undang-undang adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam konferensi pers lewat siaran streaming di Gedung Bawaslu, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Bawaslu merekomendasikan KPU segera memetakan daerah yang pelaksanaan pilkadanya berpotensi terganggu kasus korona. Dengan begitu, KPU bisa segera melakukan langkah antisipasi lewat penyusunan kembali teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antara penyelengara, peserta, dan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Buat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah," tutur Abhan.
 
Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pilkada Serentak, terdapat empat tahapan yang melibatkan kontak langsung atau perjumpaan fisik antara penyelenggara dan peserta pemilu. Keempat tahapan tersebut ialah verikifasi faktual dukungan perseorangan, pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih, masa kampanye pertemuan terbatas tatap muka hingga rapat umum, serta pemungutan suara pada 23 September 2020.
 
"Bawaslu melihat adanya potensi penyebaran virus korona di empat tahapan tersebut. Maka itu penting bagi Bawaslu keluarkan rekomdenasi ke KPU," jelas Abhan.
 
Baca: KPU Diminta Tinjau Ulang Pelaksanaan Pilkada Imbas Korona
 
Bawaslu juga merekomendasikan KPU segera memberikan kepastian hukum kepada panitia pengawas pemilihan (panwaslih), partai politik (parpol), dan bakal calon perseorangan. Kepastian hukum dibutuhkan sebagai pegangan dalam menjalani tata pelaksanaan pilkada di tengah situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah.
 
"Saat ini Bawaslu tengah menyiapkan pembentukan panwaslih di tingkat desa atau kelurahan," jelas Abhan.
 
Anggota Bawaslu M Afifuddin menjelaskan Bawaslu mewajibkan jajaran pengawas pilkada melengkapi diri dengan alat pelindung, seperti masker dan cairan pembersih.
 
“Kita haruskan bekali diri dengan hand sanitizer dan masker untuk antisipasi korona,” kata Afifuddin.
 
Afifuddin menuturkan perjumpaan fisik di area Bawaslu akan dibatasi sampai akhir Maret 2020. Seluruh aktivitas pencegahan dengan pengumpulan massa juga dihentikan sementara.
 
“Sampai melihat perkembangan virus korona,” imbuh Afifuddin.
 
Afifuddin menyatakan Bawaslu akan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam waktu dekat ini. Tujuannya membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pilkada.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif