Calon Anggota DPD Minimal Kantongi 2.000 Dukungan
ilustrasi Medcom.id
Pekanbaru: Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 terus bergulir. Setelah sebelumnya diawali proses pendaftaran dan verifikasi keanggotaan partai politik peserta Pemilu, tahapan selanjutnya adalah tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Anggota KPU Provinsi Riau, Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham Muhammad Yasir, mengatakan, tahapan pencalonan anggota DPD dimulai 26 Maret-29 Agustus 2018.
"Sedangkan untuk anggota DPR dan DPRD dimulai 31 Agustus–23 September 2018. Adapun untuk calon presiden sekitar 4 Agustus–20 September 2018,” kata Ilham, yang juga membidangi pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, Rabu, 14 Maret 2018.
Ia menjelaskan, untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, calon minimal mendapatkan 2.000 dukungan pemilih yang tersebar di paling sedikit enam kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Dukungan harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan yang dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pendukung.
“Syarat pendukung minimal 2.000 dukungan di Provinsi Riau itu sudah ditetapkan KPU RI. Di mana dasarnya adalah Pasal 183 ayat (1) huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan SK KPU RI No 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018,” jelasnya.
Tahapan pencalonan anggota DPD, sambung Ilham, terdiri dari proses pendaftaran dan verifikasi jumlah dukungan. Pada tahap pendaftaran, KPU Provinsi Riau akan mengumumkan penyerahan syarat dukungan sejak 26 Maret–8 April 2018.
"Penyerahan syarat dukungan diterima oleh KPU Provinsi Riau sejak 22–26 April 2018," ujarnya.
"Selanjutnya jika memenuhi persyaratan dilakukan verifikasi faktual dukungan ke lapangan dan pada 29 Agustus 2018 sudah dapat diketahui nama-nama calon anggota DPD yang akan jadi peserta Pemilu 2019,” tambah Ilham.
Ia menuturkan, persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD dapat di lihat di Pasal 182 huruf a–p UU No 7 Tahun 2017. Di antaranya; WNI yang telah berumur 21 tahun, berpendidikan paling rendah tamat SMA, terdaftar sebagai pemilih, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, ASN, TNI, Polri, kepala desa.
"Kemudian mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan, dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Anggota KPU Provinsi Riau, Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham Muhammad Yasir, mengatakan, tahapan pencalonan anggota DPD dimulai 26 Maret-29 Agustus 2018.
"Sedangkan untuk anggota DPR dan DPRD dimulai 31 Agustus–23 September 2018. Adapun untuk calon presiden sekitar 4 Agustus–20 September 2018,” kata Ilham, yang juga membidangi pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, Rabu, 14 Maret 2018.
Ia menjelaskan, untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, calon minimal mendapatkan 2.000 dukungan pemilih yang tersebar di paling sedikit enam kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Dukungan harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan yang dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pendukung.
“Syarat pendukung minimal 2.000 dukungan di Provinsi Riau itu sudah ditetapkan KPU RI. Di mana dasarnya adalah Pasal 183 ayat (1) huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan SK KPU RI No 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018,” jelasnya.
Tahapan pencalonan anggota DPD, sambung Ilham, terdiri dari proses pendaftaran dan verifikasi jumlah dukungan. Pada tahap pendaftaran, KPU Provinsi Riau akan mengumumkan penyerahan syarat dukungan sejak 26 Maret–8 April 2018.
"Penyerahan syarat dukungan diterima oleh KPU Provinsi Riau sejak 22–26 April 2018," ujarnya.
"Selanjutnya jika memenuhi persyaratan dilakukan verifikasi faktual dukungan ke lapangan dan pada 29 Agustus 2018 sudah dapat diketahui nama-nama calon anggota DPD yang akan jadi peserta Pemilu 2019,” tambah Ilham.
Ia menuturkan, persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD dapat di lihat di Pasal 182 huruf a–p UU No 7 Tahun 2017. Di antaranya; WNI yang telah berumur 21 tahun, berpendidikan paling rendah tamat SMA, terdaftar sebagai pemilih, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, ASN, TNI, Polri, kepala desa.
"Kemudian mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan, dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
