Kadispenad: Netralitas Jiwa dan Sikap Prajurit
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny Tuejeh. Foto: Istimewa
Jakarta:Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny Tuejeh  menegaskan TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas dalam Pilkada serentak 2108 maupun Pileg dan Pilpres 2019. Komitmen ini juga sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono.

"Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," kata Denny dalam pernyataan resminya di Mabesad, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018. 


Denny mengajak semua komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik. Sehingga, pemilihan langsung, umum, jujur, adil serta damai di 171 daerah tercapai.

Denny menegaskan TNI AD tak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam politik praktis, meskipun ada purnawirawan TNI yang menjadi calon. Hal itu juga diatur dalam UUD 1945 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

Denny mengatakan tugas TNI mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pengamanan pesta demokrasi, TNI sifatnya hanya membantu Polri. 

"TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 itu. 

Baca: Netralitas TNI-Polri Diragukan

Ia menegaskan purnawirawan yang mencalonkan diri dalam pilkada maupun pileg dan pilpres tak ada kaitannya dengan TNI AD. Itu merupakan hak politik setiap orang sebagai masyarakat sipil.

Dengan adanya perintah Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kasad kepada prajurit agar netral, seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD. Ia tak menutup kemungkinan adanya informasi anggota TNI yang tidak netral. Namun, ia menyebut itu hanya oknum tertentu.

Denny berterima kasih jika ada masukan dan temuan prajurit yang tidak netral. ia menilai itu sebagai bentuk kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Namun, ia berharap ada informasi soal prajurit yang diduga tidak netral harus jelas dan pasti. Mulai dari nama hingga kesatuan prajurit tersebut. Sehingga bukan hanya asal bicara, tanpa menunjukan bukti yang benar. 

"Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia," tegas dia.



Perilaku ketidaknetralan bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan, bahkan sumpah dan janji prajurit serta amanah undang-undang. 

"Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini," ucap Jenderal berbintang satu itu. 

Denny berharap sorotan atau polemik netralitas TNI dapat dihentikan. Semua komponen diminta percaya terhadap komitmen TNI.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," pungkas dia.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id