Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi beraksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 5 Agustus 2020. Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi beraksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 5 Agustus 2020. Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Sanksi Diskualifikasi Pilkada Mudah Dipatahkan di Pengadilan

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 16 September 2020 04:55
Jakarta: Sanksi diskualifikasi disuarakan agar pasangan calon (paslon) mematuhi penerapan protokol kesehatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun, wacana itu justru dikritik karena mudah dibatalkan.
 
"Itu (diskualifikasi) mudah sekali untuk dipatahkan itu," kata peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay kepada Medcom.id, Selasa, 15 September 2020.
 
Menurut dia, diskualifikasi ini tidak diakomodasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Alhasil, tidak ada landasan hukum kuat soal diskualifikasi ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan aturan yang ada hanya mengatur beberapa jenis pelanggaran yang berimplikasi pada diskualifikasi. Hal ini meliputi politik uang, calon yang berstatus terpidana, dan calon divonis penjara lima tahun lebih.
 
"Tidak ada gara-gara protokol kesehatan tidak diterapkan sekali dua kali kemudian dia bisa diberhentikan (didiskualifikasi). Nanti dibawa ke MA (Mahkamah Agung) selesai itu," ungkap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017.
 
Hadar meyakini KPU akan ragu-ragu membuat sanksi tersebut. Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU Pilkada. Dia pun heran dengan kerangka berpikir DPR dan pemerintah karena langkah yang dibuat tidak antisipatif.

Dia menilai antisipasi yang harus dilakukan yakni dengan menghindari kerumunan untuk mencegah virus korona (covid-19). Aturan kampanye tatap muka langsung harus ditiadakan.
 
Baca: Risiko Menunda Pilkada Dinilai Lebih Berat
 
"Percuma saja, oke sanksi maksimal dijatuhkan tapi sudah berkumpul, sudah tertular," ujar dia.
 
Untuk itu, dia mendesak agar tahapan Pilkada 2020 selanjutnya ditunda. DPR dan pemerintah diminta merevisi total UU Pilkada dengan menghilangkan ketentuan tatap muka.
 
"Jadi mengantisipasi sejak awal. Tidak boleh ada pertemuan (kampanye tatap muka)," kata dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif