Ilustrasi kampanye. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi kampanye. Medcom.id/M Rizal

PKPU Baru Atur Pemotongan Masa Kampanye Pelanggar Protokol Kesehatan

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 26 September 2020 06:40
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur sejumlah sanksi kepada pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan covid-19 saat melakukan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas dan debat terbuka. Sanksi diberikan secara bertahap hingga pemotongan masa kampanye Pilkada Serentak 2020.
 
Berdasarkan Pasal 88D huruf a Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, sanksi awal pelanggaran protokol kesehatan yakni peringatan tertulis. Peringatan langsung dilayangkan pada saat terjadinya pelanggaran
 
Penyelenggara kegiatan diberikan waktu satu jam menindaklanjuti peringatan tertulis tersebut. Jika tidak, kegiatan tersebut akan dibubarkan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penghentian dan pembubaran kegiatan di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu (Panwaslu) apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis," bunyi aturan tersebut saat dikutip dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Jumat, 25 September 2020.
 
Selain pembubaran, paslon terancam diberi sanksi pemotongan masa kampanye. Namun, tidak dijelaskan secara rinci kapan sanksi ini diterapkan. Sebab, pemotongan ini merupakan salah satu opsi sanksi saat penyelenggara kegiatan tidak mengindahkan peringatan tertulis.
 
Baca: Satgas Covid-19 Apresiasi Revisi Aturan Kampanye Pilkada
 
Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, sanksi juga berlaku bagi penyelenggara kegiatan yang dilarang oleh KPU. Seperti rapat umum, konser, gerak jalan, perlombaan, bazar, dan peringatan hari ulang tahun partai.
 
Sanksi yang diterapkan hampir serupa dengan pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan pertemuan terbatas dan debat terbuka. Namun, tidak ada ketentuan pemotongan masa kampanye atau sanksi lainnya.
 
Pada Pasal 88F PKPU Nomor 13 Tahun 2020, KPU memberikan sanksi tertulis jika kegiatan tatap muka terbatas diikuti oleh ibu hamil, balita, anak-anak dan lanjut usia (lansia). Kelompok ini dilarang mengikuti kegiatan kampanye.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif