Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Pakar: Calon Petahana Diuntungkan pada Pilkada di Masa Pandemi

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Fachri Audhia Hafiez • 18 Oktober 2020 12:34
Jakarta: Calon kepala daerah petahana diyakini memiliki keuntungan besar menggaet pemilih pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salah satunya dipicu pemberian bantuan di masa pandemi virus korona (covid-19).
 
"Penantang non pertahana lebih sulit menjangkau pemilih, petahana lebih diuntungkan karena namanya dia eksis dalam pemberian bantuan," kata pakar hukum pemilu, Titi Anggraini, dalam webinar bertajuk 'Siap Siaga Menghadapi Pilkada di Tengah Pandemi', Minggu, 18 Oktober 2020.
 
Titi mengatakan program pemberian bantuan sosial (bansos) mudah melekat di ingatan masyarakat, terutama kepada petahana selaku pemberi bantuan. Penerima diyakini sudah memahami tanpa embel-embel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masyarakat akan lebih punya memori soal apa yang sudah dia lakukan ketimbang penantang," ucap Titi.
 
Kesulitan penantang bertarung dengan petahana menjadi salah satu tantangan menghadapi pilkada di tengah pandemi. Tantangan lain, keputusan pemilih yang tidak didasarkan pada pertimbangan program dan gagasan yang ditawarkan pasangan calon (Paslon).
 
Titi menyebut situasi ini cenderung terjadi lantaran keterbatasan ruang gerak pemilih memperoleh informasi yang ditawarkan paslon. Padahal, pemerintah meyakini Pilkada Serentak 2020 bakal melahirkan pemimpin yang punya gagasan transformatif menghadapi pandemi.
 
"Sekarang bagaimana melahirkan kepemimpinan transformatif kalau membuat keputusan itu tidak berdasarkan pertimbangan gagasan program yang ditawarkan oleh para kandidat," ujar Titi.
 
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menambahkan, kualitas kompetisi pilkada yang bebas dan adil juga bisa terdistorsi dengan batasan-batasan akibat pandemi. Selain itu, tidak banyak masyarakat yang bisa tersentuh jangkauan oleh para paslon.
 
"Tidak semua pemilih bisa dijangkau misal masyarakat adat, kelompok disabilitas, kelompok miskin, dan marjinal itu belum tentu bisa dijangkau secara virtual," ucap Titi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif