Ilustrasi kampanye. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi kampanye. Medcom.id/M Rizal

Masa Kampanye Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Dipotong

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 19 September 2020 18:37
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan tak sekadar memberi teguran atau administrasi kepada peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan. Masa kampanye paslon pelanggar aturan kesehatan disarankan juga dikurangi.
 
"Masa kampanye dipotong," kata Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby kepada Medcom.id, Sabtu, 19 September 2020.
 
Sanksi pemotongan masa kampanye ini bisa diberikan bertahap, mulai 5-10 hari. Paslon yang semakin sering ditegur dapat diberi sanksi pengurangan masa kampanye yang lebih berat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemerintah Disarankan Terbitkan Perppu Sanksi Pilkada
 
Jika beberapa kali masih terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas bisa langsung diterapkan. Misalnya, diskualifikasi sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.
 
"Pada tahap terakhir bisa didiskualifikasi kalau sudah melebihi lima kali misalkan," ungkap dia.
 
Dia menyarankan sanksi pelanggaran protokol kesehatan ini dimasukkan dalam aturan. Terutama jika pemerintah jadi membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada di tengah pandemi covid-19.
 
Dia lebih mendukung aturan Pilkada Serentak 2020 diperketat ketimbang kembali menunda penyelenggaran. Apalagi, pilkada tahun ini sudah ditunda sekali.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif