Mendagri Khawatir Gugatan PKPU Ganggu Tahapan Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo--M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 rawan digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, proses gugatan dikhawatirkan mengganggu tahapan Pemilu 2019.

"Ini kan sudah mepet pendaftaran caleg," kata Tjahjo di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2018.


Padahal pendaftaran calon anggota legislatif sudah dimulai 4-17 Juli. Disusul tahapan pendaftaran capres/cawapres pada Agustus. Kata Tjahjo, pastinya partai politik disibukkan dengan lobi-lobi koalisi.

"Kalau PKPU dianggap menyimpang dari UU, silakan menggugat ke MA. Lah, gugatnya jangan sampai menganggu tahapan," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menyadari KPU adalah lembaga independen. Sehingga, apa pun keputusan yang dibuat tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Adapun forum konsultasi dengan pemerintah dan DPR bersifat tidak mengikat.

"Posisi pemerintah itu hanya menjaga. Jangan sampai PKPU itu menyimpang dari UU sehingga berpotensi pada gugatan," pungkas Tjahjo.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 resmi diundangkan 2 Juli 2018. PKPU mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. 

Dengan ditetapkannya PKPU itu maka ketentuan tentang larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan. Aturan pelarangan tersebut tertera pada Pasal 4 ayat 3, berbunyi 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.



(DEN)