Media Indonesia: ilustrasi kebebasan pers.
Media Indonesia: ilustrasi kebebasan pers. (Tri Suharman)

Tri Suharman

Produser TV berita dan Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana

Menjaga Pers di Era Doxing dan Vandalisme Digital

Pilar kebebasan pers
Tri Suharman • 28 Agustus 2020 07:00
PERETASAN terhadap Tempo.co, Tirto.id, dan sejumlah media siber lainnya membuka babak baru perang terbuka antara para pendengung (buzzer) dengan media massa (pers). Upaya pendengung untuk merebut kendali wacana maupun opini publik secara penuh semakin besar. Salah satunya dengan melemahkan peran dan fungsi pers di tengah masyarakat.
 
Upaya tersebut bisa dikategorikan terorganisasi. Sebab pola serangan yang dilakukan ini terstruktur dan sistematis. Hal itu bisa dilihat dari cara mereka menggempur pers dari segala sisi, mulai dari produk jurnalismenya, personal para jurnalis, hingga peretasan pada sistem media siber. Sehingga “kill the messenger” kini menjadi populer untuk menggambarkan situasi tersebut.
 
Dalam menggempur produk jurnalisme, buzzer membangun propaganda politik yang kebanyakan kontraproduktif dengan narasi besar yang diperjuangkan oleh pers. Misalnya dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan, dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah daerah, hingga yang terbaru rancangan beleid Omnibus Law Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Bahkan dalam isu Omnibus Law, influencer dan selebritas diduga dilibatkan demi menciptakan volume informasi yang semakin besar. Kendati sebagian di antaranya belum tentu melek politik. Salah satu indikasinya adalah nyanyian Ardhito Pramono yang mengaku mengunggah tagar #indonesiabutuhkerja lantaran mendapat cuan dari seorang pemesan. Namun belakangan penyanyi yang populer dengan lagu Bitterlove itu mengembalikannya lantaran sadar dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tagar #indonesiabutuhkerja disebut-sebut berkaitan dengan kampanye RUU Omnibus Law. Sebenarnya, perbedaan pendapat antara pers dengan para pendengung maupun warga, tak menjadi soal. Bahkan hal itu menjadi ciri kehidupan demokrasi yang baik. Namun sayangnya, perbedaan pendapat tersebut dibumbui oleh agitasi yang mengandung informasi sesat dan kabar bohong. Bahkan fakta sengaja diputarbalikkan untuk menghasilkan paradigma di masyarakat yang sesuai kehendak mereka. Salah satu isu yang paling keji adalah KPK dikuasai kelompok fanatik agama. Isu itu sempat memanas di tengah revisi UU KPK, tetapi tak terbukti sampai sekarang.
 
Melanggar privasi
Kemudian muncul pula gempuran terhadap sisi personal para jurnalis. Salah satunya dengan melacak dan membongkar identitas atau data pribadi jurnalis tersebut. Bentuk kekerasan jurnalis gaya baru ini bertujuan melakukan persekusi di media sosial. Tentunya, tindakan yang dikenal dengan istilah doxing tersebut tak hanya melanggar hak privasi, tapi juga merembet pada ancaman fisik terhadap jurnalis karena di dalamnya terdapat teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan.

Tindakan senada juga dialami duo jurnalisPresmedia.idsetelah memberitakan kasus tindak pidana pencucian uang terkait narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 9 Juni. Setelah beritanya diunggah, aplikasi WhatsApp keduanya hingga kini tak bisa akses.


Setidaknya hal tersebut terekam dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2020. Terdapat empat kasus doxing terhadap pewarta, dimulai dengan jurnalis Magdalene.co, media yang menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas pada pada 15 Mei lalu. Melalui media sosial, jurnalis Magdalene diberi ilustrasi manga telanjang serta komentar yang merendahkan martabat perempuan.
 
Kemudian pada 26 Mei, data pribadi jurnalis Detikcom tersebar di media sosial yang disertai opini yang menyerang jurnalis tersebut. Serangan siber itu dia alami setelah menulis soal rencana Jokowi yang akan membuka mal di Bekasi di tengah pandemi Covid-19. Belakangan Detikcom meralat berita tersebut setelah ada klarifikasi dari Pemkot Bekasi. Jurnalis Detikcom itu juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Bahkan yang bersangkutan sampai “diserbu” pengemudi ojek online yang datang membawa makanan, padahal ia tak melakukan pemesanan.
 
Tindakan senada juga dialami duo jurnalis Presmedia.id setelah memberitakan kasus tindak pidana pencucian uang terkait narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 9 Juni. Setelah beritanya diunggah, aplikasi WhatsApp keduanya hingga kini tak bisa akses.
 
Pada 31 Juli lalu, kembali muncul doxing terhadap jurnalis. Kali ini dialami Ika Ningtyas dan Zainal Ishaq, jurnalis Tempo.co, seusai menulis hasil verifikasi terhadap klaim dokter hewan M. Indro Cahyono terkait Covid-19 sejak April-Juli 2020. Foto Zainal dan Ika disebar dengan narasi sebagai jurnalis penyebar ketakutan. Bahkan dibuatkan artikel khusus yang menyerang dua jurnalis tersebut.
 
Meretas sistem siber
Adapun gempuran dengan cara meretas sistem siber baru saja dialami oleh Tempo.co, Tirto.id, dan sejumlah media lainnya pada 21 Agustus lalu. Tempo.co mengalami vandalisme digital, dengan tampilan layar medianya yang berubah menjadi warna hitam, ditambah iringan lagu Gugur Bunga. Kemudian, muncul tulisan: Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok. Kejadian itu tak jauh setelah viral ulasan Tempo.co soal penggunaan influencer untuk kampanye RUU Omnibus Law.

Artinya, lemahnya sistem tak bisa menjadi alasan bagi siapapun untuk melakukan peretasan apalagi vandalisme digital. Sebab hal itu merupakan kejahatan siber sekaligus ancaman bagi kebebasan pers yang tidak bisa ditoleransi.


 
Sementara Tirto.id, mengalami penghapusan tujuh artikel, di antaranya tulisan yang mengkritisi klaim temuan obat Corona oleh Unair, BIN, dan TNI AD. Bahkan terdapat beberapa artikel yang diubah isinya dengan persoalan atau materi yang jauh berbeda dari semula.
 
Banyak pihak yang menyayangkan kejadian ini. Namun ada pula yang menilai kejadian itu tak lepas dari lemahnya sistem keamanan digital kedua media tersebut. Namun adagium Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika dalam Konferensi Pers: Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan pada 24 Agustus layak dicatat. Menurut Wahyu, “Jika kami lupa mengunci pintu di rumah, tidak berarti orang boleh masuk menjarah isinya.”
 
Artinya, lemahnya sistem tak bisa menjadi alasan bagi siapapun untuk melakukan peretasan apalagi vandalisme digital. Sebab hal itu merupakan kejahatan siber sekaligus ancaman bagi kebebasan pers yang tidak bisa ditoleransi.
 
Tak bisa dinafikan, sebagian produk pers mengalami degradasi lantaran kemerdekaan yang dimiliki sebagai buah reformasi, ada yang disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi-politik pemilik media. Salah satunya dengan berita yang bombastis, tanpa konfirmasi, dan menghamba pada umpan klik (clickbait). Akibatnya, unsur kepentingan umum pada produk jurnalistik seperti yang ditekankan oleh Click and Baird dalam Magazine Editing and Production (1990) semakin sulit terpenuhi.
 
Ditambah lagi kelemahan klasik pers dalam hal akurasi informasi, yang masih jadi persoalan hingga kini. Salah satu contoh tindakan blunder terbaru adalah berita soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas pemblokiran internet Papua pada 3 Juni 2020. Belakangan, informasi itu dinyatakan keliru sehingga yang menyatakan minta maaf justru media yang memberitakan amar putusan tersebut.
 
Beban pers
Kondisi tersebut menambah beban pers di tengah disrupsi yang didorong atas lahirnya media baru, khususnya media sosial. Ditambah lagi wacana di media sosial kini kebanyakan disetir oleh para pendengung dan influencer. Namun terlepas dari semua itu, negara mengakui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa pers berperan menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran. Sehingga pers yang merdeka adalah wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Mendiamkan persoalan ini juga bisa dianggap ikut mengerdilkan demokrasi. Bahkan bisa mendorong lemahnya indeks kebebasan pers. Sekedar diketahui, Reporters Without Borders (RSF) mencatat Indeks Kebebasan Pers Indonesia berada pada posisi 119 pada 2020 dan masih jauh di bawah posisi Timor Leste dengan posisi 78 dan Malaysia 101.


Oleh karenanya, persoalan yang dialami pers mulai dari upaya untuk menggerogoti produk jurnalisme, menyebar identitas para jurnalis, hingga peretasan pada sistem media siber sejatinya tidak boleh dibiarkan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam supremasi hukum harus segera mengatasi kejahatan ini. Sebab, bila tidak, pemerintah rawan dituduh sebagai aktor di balik semua kondisi ini. Tuduhan tersebut bakal sulit untuk dihindari mengingat sebagian narasi besar yang menjadi asal muasal doxing maupun vandalisme digital tersebut berangkat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikritisi oleh pers.
 
Mendiamkan persoalan ini juga bisa dianggap ikut mengerdilkan demokrasi. Bahkan bisa mendorong lemahnya indeks kebebasan pers. Sekedar diketahui, Reporters Without Borders (RSF) mencatat Indeks Kebebasan Pers Indonesia berada pada posisi 119 pada 2020 dan masih jauh di bawah posisi Timor Leste dengan posisi 78 dan Malaysia 101.
 
Sebenarnya, khusus untuk kasus doxing atau vandalisme digital, pemerintah (dalam hal ini kepolisian) sangat berkepentingan untuk menjerat para pendengung tersebut melalui perangkat Undang-Undang ITE yang sudah ada. Pasal 32 dan pasal 48 UU ITE menyebutkan bahwa “merusak dan menghilangkan suatu informasi elektronik adalah bentuk perlawanan hukum yang bisa dijerat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar”. Dengan demikian, UU ITE tak dicatat dalam sejarah sebagai beleid untuk menjegal maupun membungkam para pengkritik, melainkan untuk melindungi hak publik dalam mendapatkan informasi dengan memperjuangkan kebebasan pers.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif