Pesan ini menggema kuat dalam Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda bertajuk "Kebijakan Ekonomi di Masa Sulit: Pelajaran dari Krisis, Geopolitik, dan Tekanan Struktural". Ajang gagasan yang digelar oleh Frans Seda Foundation bersama Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) ini berlangsung meriah di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ketua Frans Seda Foundation, Steve Ginting, membuka acara dengan refleksi mendalam tentang sosok yang sukses menstabilkan ekonomi dari belenggu hiperinflasi di era transisi 1966-1968 tersebut.
"Seratus tahun Frans Seda merupakan momen penting bagi bangsa saat ini, di mana dalam situasi ketidakpastian saat ini kita membutuhkan teladan pemimpin bangsa. Makna 100 tahun Frans Seda sangat penting karena memberi kita refleksi atas pentingnya integritas dan keberanian mengambil keputusan sulit. Ini adalah warisan yang perlu dihidupkan, bukan sekadar dikenang; harapan agar Memorial Lecture menjadi tradisi refleksi kebijakan bangsa ini," ujar Steve.
Disiplin Fiskal Bukan Sekadar "Ikat Pinggang"
Berbicara soal ruang kebijakan fiskal yang kini berada di bawah tekanan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu menarik benang merah dari cara Frans Seda menjinakkan warisan utang raksasa di masa lalu, menuju tantangan rantai pasok global hari ini.Mari Elka mengatakan, pada 1966, Indonesia menghadapi kondisi yang sangat berat. Defisit mencapai 128 persen dari penerimaan dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Dari pengalaman Frans Seda, ada tiga pelajaran penting yang tetap relevan bagi pembuat kebijakan hari ini. Pertama, keberanian mengambil keputusan, sebagaimana langkah Frans Seda membuka kembali investasi asing di tengah kuatnya sentimen nasionalisme ekonomi.
Kedua, disiplin fiskal bukan semata-mata tentang penghematan atau pembatasan belanja, melainkan tentang mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk kepentingan jangka panjang. Ketiga, integritas tidak dapat dinegosiasikan, terutama ketika pembuat kebijakan dalam tekanan.
"Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, ketiga pelajaran ini mengingatkan kita bahwa menjaga ruang fiskal berarti memastikan Indonesia memiliki ruang untuk menentukan pilihan dan membangun masa depannya,” kata Mari Elka.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun menyoroti manuver berani Frans Seda kala itu, yang mampu mendobrak batasan lewat UU Penanaman Modal Asing 1967. Sebuah fondasi yang memadukan kebijakan terukur dan keteladanan seorang pemimpin.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Foto: Unika Atma Jaya
Menurut Suahasil, Frans Seda memberikan makna penting tentang bagaimana kita menghadapi krisis dan membangun fondasi ekonomi setelahnya dengan respon yang luar biasa. "Beliau bukan hanya seorang ekonom dan negarawan, tetapi juga seorang pendidik. Ketika dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 1966, beliau memimpin Indonesia dalam kondisi yang sangat berat, dengan hiperinflasi lebih dari 650 persen, cadangan devisa yang habis, ekspor yang tertahan, dan beban utang luar negeri yang sangat besar," terangnya.
Melalui disiplin anggaran, penataan utang, dan kebijakan stabilisasi, Frans Seda ikut meletakkan fondasi bagi pemulihan dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi yang pada 1966 berada di atas 650 persen turun menjadi 110 persen pada 1967 dan 85 persen pada 1968 .
"Yang juga penting untuk kita lihat adalah bahwa fondasi tersebut tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan. Frans Seda menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis, keberanian untuk bertindak harus selalu disertai tanggung jawab fiskal dan upaya menjaga kredibilitas. Kebijakan ekonomi boleh berbeda sesuai dengan tantangan zamannya, tetapi kepercayaan dan kredibilitas tetap menjadi fondasi yang tidak boleh ditinggalkan,” tutur Suahasil.
Kedaulatan di Tengah Manuver Geopolitik
Bermanuver di tengah rivalitas Blok Barat dan Timur bukan hal baru bagi Indonesia. Kini, di tengah rivalitas AS-Tiongkok, Ekonom politik Dinna Prapto Raharja mengingatkan pentingnya meniru keluwesan namun ketegasan diplomasi ala Frans Seda.Ekonom politik Dinna Prapto Raharja mengatakan, kebijakan yang berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang dan kepercayaan kolektif untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Ketidakpastian kini bukan lagi sesuatu yang datang sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari kondisi yang harus kita hadapi.
Karena itu, tantangannya adalah mengenali arus perubahan, mana yang bergerak cepat, mana yang masih bisa kita bentuk, dan mana yang berpotensi merusak. Pada 2026, tingkat kelangkaan air sudah berada pada kisaran 40 - 80 persen, bahkan diproyeksikan dapat melampaui 80 persen pada 2030 dalam sejumlah skenario untuk Jawa, Bali, NTT, dan NTB.
"Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, Indonesia perlu membaca perubahan ini secara lebih strategis agar kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pembangunan tidak hanya bersifat reaktif, " ujar Dinna.
Di sisi lain, mantan Rektor Unika Atma Jaya, A. Prasetyantoko, melihat krisis justru sebagai momentum emas. Asalkan, dihadapai dengan basis keadilan sosial dan tanpa praktik politik transaksional.
“Krisis selalu membawa tekanan, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuka peluang untuk melakukan reformasi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan dan menjamin teknokrasi tetap berintegritas dan mampu menempatkan kebijakan ekonomi dalam kerangka kepentingan publik dan keadilan sosial, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan, sekaligus kemampuan untuk menjaga agar setiap keputusan tetap berpijak pada nilai, pengetahuan, dan kepentingan jangka panjang, ” kata Prasetyantoko.
Menutup rangkaian gagasan tersebut, Direktur AJIPP Salvatore Simarmata menegaskan komitmen kampusnya untuk terus menjadi dapur kebijakan publik yang relevan dan punya impact nyata ke masyarakat.
"Frans Seda mengajarkan bahwa kebijakan yang baik lahir dari perpaduan tiga hal: penguasaan teknis, keberanian mengambil risiko demi kepentingan jangka panjang, dan kesediaan menjelaskan pilihan sulit kepada publik secara terbuka. Ketiganya adalah hal yang paling kita butuhkan hari ini. Melalui forum seperti ini, AJIPP ingin memastikan warisan itu tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi rujukan nyata bagi para pembuat kebijakan bangsa kita sekarang dan ke depannya," ujar Direktur AJIPP, Salvatore Simarmata, Ph.D.,
