NEWSTICKER
Tim Satgas Kajian Banjir Jakarta ITB. Foto: Humas/ITB
Tim Satgas Kajian Banjir Jakarta ITB. Foto: Humas/ITB

Satgas ITB Paparkan Hasil Kajian Banjir Jakarta 2020

Pendidikan Pendidikan Tinggi Riset dan Penelitian
Muhammad Syahrul Ramadhan • 18 Maret 2020 20:53
Jakarta: Tim Satgas Kajian Banjir Jakarta menyebut harus ada pengkajian ulang soal infrastruktur bangunan di Jakarta. Satgas yang diprakarsai Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini menyebut Jakarta harus lebih mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.
 
Kejadian banjir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada awal tahun 2020 lalu menjadi perhatian publik karena dampaknya yang besar dan luas. Untuk itu, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB, Ade Sjafruddin, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kajian Penanggulangan Banjir DKI Jakarta dan sekitarnya pada 8 Januari 2020.
 
“Kajian ini merupakan salah satu upaya kontribusi positif ITB bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan khususnya di Jakarta, dan umumnya di Indonesia,” tutur Ketua tim satgas, Cahyonodikutip dari laman ITB, Rabu,18 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut kajian yang telah dilakukan, banjir di DKI Jakarta telah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Antara lain tahun 1621, 1654, 1873, 1909, dan 1918.
 
"Rencana pengendalian banjir melalui pembangunan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur pun sudah mulai dicanangkan sejak tahun 1918," terang cahyono.
 
Terdapat beberapa penyebab banjir di DKI Jakarta. Diantaranya curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan yang pesat di daerah aliran sungai, penyempitan badan dan bantaran sungai.
 
Penyempitan itu akibat dampak peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Pendangkalan sungai sendiri terjadi akibat sedimentasi dan sampah.
 
"Penurunan muka tanah baik secara alami maupun akibat kegiatan manusia, serta pengaruh pasang surutnya air laut, dan kenaikan muka air laut," jelas Cahyono.
 
Salah satu anggota tim satgas, Arno Adi menyebut, banjir Jakarta pada awal tahun 2020 lalu juga disebabkan tingginya curah hujan. Menurutnya Terdapat beberapa titik di Jakarta yang diguyur hujan ekstrem.
 
"Namun secara keseluruhan curah hujan di Jakarta memang lebih tinggi dari biasanya,” ungkap Arno.
 
Selain itu, turunnya muka tanah terjadi secara alami serta akibat kegiatan manusia. Turunnya muka air tanah diperparah dengan ekstraksi air tanah yang dilakukan secara besar-besaran serta gedung dan bangunan Jakarta yang semakin banyak.
 
“Kondisi topografi Jakarta secara umum adalah landai. Adanya penurunan muka tanah menyebabkan banjir rob. Gelombang yang dari laut menghempaskan air di pesisir Jakarta,” lanjut Arno.
 
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, jumlah sampah yang tidak tertangani di DKI Jakarta mencapai 274 ton per hari pada periode 2017-2018. Penelitian tim Satgas ITB ini menunjukkan jumlah sampah plastik yang bermuara di Teluk Jakarta mencapai 8 ton per hari.
 
"Sampah-sampah tersebut mengganggu pengaliran air limpasan hujan menuju laut,” tuturnya.
 
Untuk itu, Tim Satgas Kajian Banjir DKI Jakarta mengusulkan beberapa upaya yang perlu dilakukan secara simultan dan komprehensif. Upaya yang dilakukan bisa secara struktural juga nonstruktural.
 
Upaya struktural berhubungan dengan pembuatan bangunan fisik dan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan. Sementara itu, untuk upaya nonstruktural juga perlu dilakukan seperti koordinasi antarstakeholder terkait.
 
Mulai dari pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan mitigasi banjir. Serta meningkatkan kemampuan untuk merespons bencana banjir, hingga penegakan regulasi yang berkaitan dengan konstruksi dan lingkungan.
 
Dunia usaha disarankan menyiapkan BCP (Business Continuity Plan) masing-masing dalam menghadapi bencana banjir. Agar dapat mengurangi gangguan terhadap usahanya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif