Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran R. Achmad Gusman Catur Siswandi. Foto: Dok. Unpad
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran R. Achmad Gusman Catur Siswandi. Foto: Dok. Unpad

'Seaglider' di Perairan Indonesia, Pakar Unpad: Harus Ditelusuri

Pendidikan Pendidikan Tinggi Unpad Perguruan Tinggi
Citra Larasati • 06 Januari 2021 21:16
Jakarta:  Penemuan seaglider di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia beberapa waktu lalu menjadi sorotan.  Seaglider sebenarnya lazim digunakan dalam kegiatan riset dan survei di bidang kelautan, namun keberadaannya di wilayah perairan sebuah negara menjadi penting untuk ditelusuri tujuannya. 
 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran R. Achmad Gusman Catur Siswandi, mendorong pemerintah segera melakukan kajian intensif.  “Harus ditelusuri, apakah memang seaglider ditujukan untuk survei perairan Indonesia ataukah sedang menuju perairan negara lain,” ungkap Gusman, dalam keterangannya, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Peneliti hukum laut ini menjelaskan, umumnya seaglider atau autonomous underwater vehicle (AUV) merupakan bagian dari perkembangan teknologi riset di bidang kelautan. Alat ini umum digunakan untuk melakukan survei hidrografi, pengumpulan data bawah laut, hingga eksplorasi dasar laut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, jika seaglider ini ditemukan di perairan teritorial suatu negara, maka harus ada izin dari negara pantainya.  “Identifikasi dulu, apakah seaglider ini ditujukan untuk meneliti wilayah perairan Indonesia, maka harus ditelusuri apakah ada negara yang pernah meminta izin dan tujuannya juga untuk apa?” paparnya.
 
Gusman menilai, meski lazim digunakan untuk riset ilmiah kelautan, secara umum praktiknya banyak digunakan oleh militer.  Sebagai contoh, Indonesia pada 2018 lalu melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) pernah mengoperasikan perangkat serupa untuk mendeteksi potensi tsunami di wilayah Palu.
 
“Di satu sisi seaglider seperti ini tujuannya bisa jadi untuk riset, tapi riset untuk apa? Apalagi kalau dilakukan oleh pihak militer negara asing, maka mesti diperjelas dulu,” imbuhnya.
 
Baca juga:  Rektor Beberkan Program Prioritas Unpad di 2021
 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 sendiri belum mengatur secara spesifik tentang penggunaan drone atau AUV di laut.
 
Namun, kata Gusman, UNCLOS telah mengatur mengenai riset ilmiah kelautan, yaitu negara pantai punya kewenangan penuh berikan izin bagi kegiatan riset ilmiah keluatan terutama jika dilakukan di wilayah teritorialnya.  “Negara yang mengoperasikannya harus meminta izin trerlebih dahulu,” kata Gusman.
 
Saat ini, proses investigasi terkait seaglider tengah dilakukan oleh pemerintah. Harapannya identifikasi ini dapat menghasilkan temuan terkait pemilik kendaraan nirawak bawah laut tersebut.
 
Gusman mengatakan, jika seaglider ini teridentifikasi dimiliki oleh suatu negara, Indonesia bisa meminta klarifikasi maupun konfirmasi melalui jalur diplomasi dengan negara tersebut. Sementara jika dimiliki oleh perusahaan otonom, Indonesia juga bisa langsung berkomunikasi dengan perusahaan tersebut.
 
“Harus diklarifikasi, apakah betul ada aktivitas intelijen atau sedang melalukan riset biasa,” ujar Gusman.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif