Pemaparan mengenai indeks demokrasi di Indonesia. Foto: Dok Humas Unpad.
Pemaparan mengenai indeks demokrasi di Indonesia. Foto: Dok Humas Unpad.

Pakar Unpad: 2 Tahun Terakhir, Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Pendidikan politik demokrasi Demokrasi Indonesia Unpad
Arga sumantri • 11 Januari 2022 11:23
Bandung: Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina menyebut kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 menurun dibandingkan 2019. Kesimpulan ini mengacu data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS).
 
"Penurunan demokrasi ini merupakan fenomena global (dalam 15 tahun terakhir) yang terjadi juga di Indonesia," kata Carol mengutip siaran pers Unpad, Selasa, 11 Januari 2022.
 
Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan indeks demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut, penuruan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flowed democracy). "Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat," ujarnya.
 
Baca: Unpad Kembangkan Kebun Hidroponik Pintar
 
Pandemi covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi.
 
Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik. Sayangnya, kata Carol, upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata ditangani secara represif menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil.
 
Carol mengatakan, pada 2021, demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi di mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial  terhadap pemerintah semakin lemah.
 
Karena itu, ia mendorong adanya penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil pada 2022. Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan obyektif. Selain itu, masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat terus sejalan dengan aspirasi masyarakat.
 
"Dukungan publik yang positif terhadap demokrasi menjadi peluang besar untuk memperbaiki demokrasi," kata Carol
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif