Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom.

Kasus SMKN 2 Padang Tambah Daftar Fenomena Intoleransi di Sekolah Negeri

Pendidikan hijab Kebijakan pendidikan Pendidikan Menengah SMK
Arga sumantri • 23 Januari 2021 20:21
Jakarta: Kabar tentang kebijakan SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi memakai jilbab, termasuk yang nonmuslim, memantik keprihatinan banyak kalangan. Aturan sekolah dinilai terlalu berlebihan dan mengancam kebhinekaan.
 
"Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga-tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagamaan di kalangan siswa," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 Januari 2021.
 
Huda mengatakan kasus ini bukan kali pertama, dan menunjukkan menguatnya sikap intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Sebelumnya, ada kejadian seorang guru di Jakarta dan Depok yang meminta siswanya memilih calon ketua OSIS dengan alasan agama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kejadian-kejadian tersebut cukup memprihatinkan karena diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah negeri yang harusnya mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dengan inti penghormatan terhadap nilai kebhinekaan," ujarnya.
 
Baca: Dugaan Intoleransi, KPAI Desak SMKN 2 Padang Diberi Sanksi
 
Dia mengungkapkan, di era otonomi daerah, penyelenggaraan SMA dan SMK negeri di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Mereka mempunyai otoritas untuk mengatur arah kebijakan sekolah, distribusi guru, hingga kebijakan anggaran. 
 
Kendati demikian, kata dia, kebijakan-kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada nilai-nilai dasar pilar bernegara, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
 
 
Halaman Selanjutnya
"Tidak benar jika atas nama…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif