Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Foto: Dok. JPPI
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Foto: Dok. JPPI

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kampus Merdeka Dinilai Kontradiktif dan Membingungkan

Pendidikan Kabinet Jokowi-Maruf Kebijakan pendidikan Kampus Merdeka 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Ilham Pratama Putra • 21 Oktober 2020 15:11
Jakarta: Usia program Kampus Merdeka milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hampir menginjak satu tahun. Namun program tersebut dinilai kontradiktif atau berlawanan dengan arti kata merdeka itu sendiri.
 
"Enggak nyambung antara gagasan atau ide besar yang diusung dengan program-programnya," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Medcom.id saat ditanya soal evaluasi bidang pendidikan di Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Misalnya saja, kata Ubaid, keluarnya surat edaran pelarangan demo untuk kampus. Dia mempertanyakan kampus merdeka seperti apa yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Parahnya, kata Ubaid, Dikti Kemendikbud bahkan memproduksi kebijakan yang bisa menjadi blunder. Salah satunya membentuk wacana Komponen Cadangan (Komcad) yang diusung Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mahasiswa sebagai bentuk pendidikan militer di universitas.
 
"Enggak ada terobosan di kampus, yang ada malah bikin kebijakan yang blunder soal Komcad militeristik bela negara dan pelarangan demo. Apa ini namanya Kampus Merdeka?," ujarnya.
 
Baca juga:Miris, Pendidikan Tak Maju Tapi Masyarakat Merasa Baik-baik Saja
 
Untuk peningkatan pendidikan, baiknya menurut Ubaid, saat ini dan beberapa waktu ke depan kampus diarahkan untuk mencetak guru. Kebijakan ini diperlukan dari pada kembali membuat kebijakan yang blunder.
 
"Lebih baik diperhatikan dulu kampus-kampus pencetak guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), karena belum ada terobosan. Kalau gagal dalam mencetak guru yang berkualitas, dampaknya, pembelajaran di sekolah tidak berjalan efektif dan output siswa jadi tidak berdaya saing," ungkapnya.
 
Ubaid mengharapkan, ada evaluasi menyeluruh. Satu tahun ini bisa dimaknai sebagai proses belajar untuk kembali mencanangkan terobosan di dunia pendidikan.
 
"Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi dan perlu inovasi dan terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat, tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan," tutup dia.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif