Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: Dok. Pribadi
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: Dok. Pribadi

Merek 'Merdeka Belajar', Komisi X Bakal Panggil Nadiem dan Najelaa

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Citra Larasati • 12 Juli 2020 11:41
Jakarta: Polemik penggunaan merek Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) direspons Komisi X DPR. Komisi yang membidangi pendidikan ini berencana memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dan pendiri PT Sekolah Cikal, Najelaa Shihab sebagai pihak yang mematenkan merek tersebut.
 
Pemanggilan tersebut dilakukan agar keduanya dapatmemberikan keterangan ke DPR. “Kami ingin mengetahui duduk perkara sebenarnya, karena Merdeka Belajar merupakan label berbagai program unggulan Mendikbud Nadiem Makarim. Namun kenyataannya label ini telah dipatenkan oleh entitas swasta yang kebetulan juga bergerak di bidang Pendidikan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 11 Juli 2020.
 
Baca juga:Sekolah Cikal Patenkan 'Merdeka Belajar', Ini Jawaban Najelaa Soal Royalti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham Merdeka Belajar telah terdaftar sebagai paten merek dagang dari PT Sekolah Cikal yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, per 22 Mei 2020. Pendaftaran merk Merdeka Belajar sendiri telah diajukan sejak 1 Maret 2018.
 
Dalam laman PDKI itu dijelaskan, jika Merdeka Belajar terdaftar sebagai penamaan untuk bimbingan kejuruan, jasa pengajaran, hingga jasa penyelenggaraan taman belajar dan bermain. Huda menjelaskan, label Merdeka Belajar telah identik dengan berbagai kebijakan di era Mendikbud Nadiem Makarim.
 
Bahkan kebijakan Merdeka Belajar menjadi kerangka pengembangan kebijakan Pendidikan baik untuk tingkat dasar dan menengah serta perguruan tinggi. “Kita ketahui bersama bahwa berbagai kebijakan unggulan dari Mas Menteri dilabeli dengan Merdeka Belajar," tegas Huda.
 
Baca juga:'Merdeka Belajar' Dipatenkan Sekolah Cikal, Ini Respons Kemendikbud
 
Huda menyebutkan,untuk tingkat dasar dan menengah berisi empat program. Sedangkan di level perguruan tinggi ada kebijakan Kampus Merdeka yang juga terjemahan konsep Merdeka Belajar. Agak aneh, kata Huda, jika saat ini Merdeka Belajar menjadi merek dagang dari entitas swasta yang kebetulan bergerak di bidang Pendidikan.
 
Menurutnya kondisi ini bisa berdampak hukum, jika pemilik paten Merdeka Belajar di kemudian hari menuntut royalty atas penggunaan Merdeka Belajar sebagai label berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud. “Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Bisa jadi karena perubahan pemilik perusahaan atau perubahan kebijakan perusahaan kemudian ada tuntutan kompensasi atas penggunaan istilah Merdeka Belajar oleh Kemendikbud,” katanya.
 
Huda menilai ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan polemik paten Merdeka Belajar. Pertama Kemendikbud dan pemilik paten Merdeka Belajar membuat kesepakatan hitam di atas putih jika penggunaan merek tersebut oleh Kemendikbud tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.
 
Langkah kompromi tersebut untuk menjamin, jika penggunaan merek dagang swasta oleh instansi pemerintah tidak akan merugikan keuangan negara. Kedua pemilik paten mencabut klaim hak kekayaan intelektual atas label Merdeka Belajar.
 
Dengan demikian paten ini bisa digunakan secara leluasa oleh umum termasuk oleh Kemendikbud. Ketiga Mendikbud Nadiem Makarim hendaknya dapat mencari alternatif lain untuk label program unggulan Kemendikbud.
 
“Kita ketahui bersama sebenarnya Merdeka Belajar adalah konsep pendidikan yang dulu disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Kalau saat ini dipatenkan oleh pihak-pihak tertentu ya lebih baik mas Menteri cari brand lain untuk label kebijakannya,” katanya.
 
Sebelumnya, Pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab membenarkan telah mendaftarkan nama Merdeka Belajar ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan paten atas nama PT Sekolah Cikal. Namun ia menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak perlu membayar royalti, meski menggunakan nama Merdeka Belajar sebagai program dan kebijakan.
 
Namun Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan, penggunaan idiom 'Merdeka belajar' sebagai nama program dan kebijakan di Kemendikbud. Sangat memungkinkan muncul kesan tidak etis, lantaran Kemendikbud secara tidak langsung bakal ikut memopulerkan nama entitas swasta yang mematenkan idiom tersebut.
 

(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif