Siswa PAUD tengah belajar sambil bermain. Foto: MI/Susanto
Siswa PAUD tengah belajar sambil bermain. Foto: MI/Susanto

SKB Empat Menteri Direvisi, PAUD Tetap Belajar dari Rumah

Pendidikan Virus Korona sekolah Kenormalan Baru
Ilham Pratama Putra • 07 Agustus 2020 20:14
Jakarta: Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri terkait penyelenggaran pembelajaran tatap muka telah direvisi. Satuan pendidikan yang berada dalam zona hijau dan kuning diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
 
Namun aturan tersebut tidak berlaku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebab pemberlakuan protokol kesehatan akan sulit diterapkan bagi anak usia PAUD.
 
"Kami memilih untuk menunda PAUD, karena protokol kesehatan di level PAUD risikonya lebih sulit dilaksanakan dengan anak umur TK," kata Nadiem Webinar Penyampaian Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, Jumat 7 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembukaan PAUD masih akan ditunda. Setidaknya penundaan dilakukan hingga bulan Oktober mendatang. "Untuk PAUD hanya bisa di lakukan dua bulan setelah dilakukannya implementasi tatap muka untuk SD sampai SMA," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Nadiem menerangkan jika satuan pendidikan SD hingga SMA diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah meski di zona kuning. Namun sudah barang tentu dengan berbagai syarat.
 
"Mohon dipahami, dengan adanya SKB revisi ini, bagi di zona kuning dan hijau itu diperbolehkan. Tapi Kalau Pemerintah Daerah dan Kepala Dinasnya atau Kanwil belum siap, mereka tidak harus mulai pembelajaran tatap muka," ujar Nadiem.
 
Baca juga:Nadiem: Sekolah di Zona Kuning Boleh Dibuka
 
Kalaupun Pemda ataupun Kepala Dinas sudah siap, hal itu bukan serta merta membuat kepala sekolah mau untuk membuka sekolah untuk belajar tatap muka. Kepala sekolah juga memiliki keputusan terkait pembukaan sekolah.
 
"Masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah boleh memutuskan bahwa di sekolah tersebut belum siap, atau siap melakukan pembelajaran tata muka," tambah Nadiem.
 
Tak cukup sampai di situ. Masih ada level orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan siswanya untuk datang ke sekolah, maka tak ada pihak yang boleh memaksakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
 
"Kalau orang tidak memperkenankan itu ada hak prerogratif orang tua. Jadi ini yang harus ditekankan. Walaupun di zona kuning dan hijau diperbolehkan tatap muka, kita harus perhatikan otonomi dan prerogatif tiap daerah, setiap kepala sekolah dan komite, dan setiap orang tua di Indonesia. Ini harus dengan persetujuan bersama," terangnya.
 
Kemudian sekolah juga harus menjalankan protokol kesehatan. Sekolah tak hanya memastikan ketersediaan hand sanitiser dan mewajibkan masker. Namun juga ada skema baru yang diterapkan di kelas.
 
Baca juga:Seluruh SMK dan Perguruan Tinggi Boleh Praktikum Tatap Muka
 
Salah satunya terkait kapasitas kelas. Kelas hanya boleh di isi setengah dari total rombongan belajar. Jika satu rombongan belajar terdapat 30 siswa, maka yang boleh masuk dalam kelas hanya 15 siswa.
 
"Sekolah juga bisa melakukan shifting untuk kelas (untuk menampung seluruh rombongan belajar dalam satu kelas). Jadi harus sistem rotasi," imbuh Nadiem.
 
Sebelumnya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, satuan pendidikan yang berada di zona kuning diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus korona (covid-19). Kebijakan ini merupakan hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.
 
"Ada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, kami merevisi SKB untuk memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, dan semua data mengenai zonasi kuning dan hijau itu berdasarkan Satgas Covid-19," kata Nadiem dalam konferensi video, Jumat, 7 Agustus 2020.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif