Sejumlah orang tua di Jember mengadukan masalah PPDB 2020 ke DPRD Jember. Foto: Antara/Zumrotun Solichah
Sejumlah orang tua di Jember mengadukan masalah PPDB 2020 ke DPRD Jember. Foto: Antara/Zumrotun Solichah

PPDB di Jember Diduga Marak Manipulasi Domisili

Pendidikan PPDB 2020
Antara • 03 Juli 2020 10:59
Jember: Sejumlah wali murid yang tergabung dalam Persatuan Orang tua Peduli Pendidikan Anak (Poppena) mengadukan dugaan manipulasi data surat keterangan domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis, 2 Juli 2020. Kasus ini diminta diusut.
 
"Setelah kami cermati fenomena yang sedang terjadi dan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peningkatan perubahan kartu keluarga dan permintaan surat keterangan domisili di sekitar sekolah," kata Ketua Poppena Jember David K. Susilo, melansir Antara, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Menurutnya, ada dugaan manipulasi data kependudukan karena banyak orang tua yang menggunakan surat keterangan domisili saat penerimaan siswa baru. Hal tersebut menyebabkan anak-anak yang seharusnya bisa masuk sekolah di suatu lokasi, terpaksa tidak bisa diterima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebagian orang tua menolak melakukan kecurangan dengan membuat surat keterangan domisili, padahal kalau saya mau bisa saya lakukan. Dalam pendidikan, hukum tertinggi adalah kejujuran, sehingga saya ingin mengajarkan itu," tuturnya.
 
Ia juga mendesak agar dilakukan penindakan tegas melalui jalur hukum apabila ditemukan bukti adanya manipulasi surat keterangan domisili. Sebab, praktik ini telah mencederai tujuan dari diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB di sekolah negeri.
 
"Sistem zonasi itu tujuan awalnya untuk pemerataan akses pendidikan, sehingga siswa bisa sekolah di lokasi yang dekat. Bukan yang jauh mendekat, yang dekat dijauhkan," katanya.
 
Ada empat tuntutan Poppena yang disampaikan kepada DPRD Jember, yakni menindaklanjuti dugaan manipulasi KK dan surat keterangan domisili, meminta dilakukan verifikasi faktual. Kemudian, kalau terbukti adanya manipulasi harus diselesaikan berdasarkan perundangan yang berlaku, dan menegakkan aturan zonasi berdasarkan kartu keluarga (KK), bukan surat keterangan domisili.
 
Baca:Puluhan Orang Tua di Surabaya Demo Tolak PPDB Zonasi
 
Salah satu orang tua murid, Dwi Riska Hartoyo, mengaku anaknya stres karena tidak bisa diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Menurut dia, hal ini terjadi karena banyak orang tua yang memanipulasi data surat keterangan domisili, agar anaknya bisa diterima di sekolah setempat.
 
"Anak saya selalu duduk di pojok seorang diri dan tidak mau makan karena stres akibat kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB. Bahkan anak saya sampai saat ini tidak mau bersekolah," kata Dwi.
 
Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi Cholis menilai ada penyalahgunaan kewenangan oleh birokrasi terkait dengan dugaan manipulasi surat keterangan domisili. Menurut dia, ini persoalan serius yang perlu segera direspons karena merugikan peserta didik.
 
"Kami akan berkoordinasi dengan Komisi A yang membidangi masalah birokrasi pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan itu," ujar Hafidi.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif