Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah, Rektor UMJ Ingatkan Soal Regresi Demokrasi

Jakarta:  Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi satu dari 12 perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia yang ditunjuk untuk menyelenggarakan seminar pra muktamar. Seminar tersebut bertema 'Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
 
Seminar ini dibuka oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti, menjelaskan, bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan.
 
Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan.  "Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang fokus terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategik partner dakwah," kata Mu'ti, dikutip dari laman UMJ, Jumat, 18 Maret 2022.
Seminar Pra Muktamar Muhammadyah telah membahas banyak kondisi Indonesia terkini. Para narasumber banyak melayangkan kritik pada model ketatanegaraan Indonesia.
 
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod mengingatkan, bahwa kemunduran demokrasi masih menjadi kecenderungan global saat ini.  Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia yang mengalami banyak regresi demokrasi.
 
"Regresi juga terjadi di USA dalam praktik-praktik tertentu. Regresi demokrasi bisa menguatkan oligarki dalam praktik sistem kenegaraan Indonesia," ujar Ma'mun dalam keterangan persnya.
 
Ma’mun menjelaskan, ada tiga kepemimpinan ototarian yang bisa jadi pandangan, pertama kepemimpinan yang kuat dengan ditopang kelompok masa yang kuat sehingga menjadi kuat. Kedua pemimpin yang kuat dengan ditopang militer, terakhir pemimpin yang lemah dengan ditopang oligarki.
 
"Indonesia yang dikenal sebagai negara yang demokratis pascareformasi dengan mendudukkan kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan pelimpahan kewenangan yang tidak terpusat menjadi saat ini negara yang mengalami negara regresi demokrasi," jelasnya.
 
Dosen Universitas Jember, Himawan Bayu Petriadi yang menjadi narasumber membahas reposisi dan peran fungsi TNI-Polri dalam pertahanan dan keamanan negara.  Himawan menuturkan, rekonstruksi sistem kenegaraan merupakan semangat reformasi yang menyebut TNI-Polri sebelumnya memiliki peran dominan dalam jabatan politik.
 
"Amandemen UUD 1945 mengubah peran TNI-Polri melarang untuk berpolitik tanpa memberikan pemahaman penting terhadap pentingnya politik yang demokratis," ujar Himawan.
 
Menurutnya, Internalisasi nilai demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 lebih penting dan urgen untuk dipikirkan dibandingkan memikirkan check and balances perubahan UU.
 
Isu ketiga, memperkuat peran politik Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Thohari.  Ia menyebut, agar dapat memberikan peran penting dalam ketatanegaraan, maka perlu ada dalam sebuah struktur ketatanegeraan dalam eksekutif, yudikatif, legislatif.
 
Baca juga:  Teknologi Pendidikan, Guru Dituntut Agar Tidak 'Gaptek'
 
"Dengan karakter warga muhammadiyah yang tidak ingin masuk partai menjadi pertimbangan besar bagi Muhammadiyah. Partai politik sebagai intrument demokrasi agar dianggap sebagai negara demokrasi serta hadirnya partai untuk melanggengkan kekuasaan dan merebut kekuasaan," ungkap Hajriyanto.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id