Ilustrasi. Foto: Antara
Ilustrasi. Foto: Antara

Legislator Tagih Komitmen Pemda Jalankan Amanat UU

Pendidikan Anggaran Pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 09 November 2019 12:27
Jakarta: Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Hudamenagih janjiPemerintah Daerah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 12 UU tersebut tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 
"Amanat mengurus SD-SMP itu sudah jelas-jelas dalam skema pendidikan kita menjadi amanat bagi pemerintah kabupaten/kota. SMA-SMK menjadi amanat pemerintah provinsi," kata Ketua Komisi X DPR RI Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
 
Untuk ia berharap, agar pemerintah daerah mengerjakan apa yang menjadi amanatnya. Hal tersebut menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini harus ada komitmen dari pejabat pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini butuh political will dari pemerintah daerah, bupati, walikota. Ini adalah soal menjalankan komitmen, menjalankan Undang-Undang," ujarnya.
 
Huda juga sedikit mengkritisi cara berpikir ke pemerintah daerah yang lebih memilih untuk menunggu bantuan pendidikan dari pusat. Seharusnya, pemerintah daerah melakukan apa yang bisa dikerjakan.
 
Hal tersebut menurutnya, akan merugikan peserta didik. "Itu logika enggak betul, harus dibalik, selama bisa dilakukan pemerintah kabupaten/kota, kerjakan. Jangan ada delay, jangan di-waiting list-kan untuk mendapatkan bantuan dari pusat, yang terjadi peserta didik kita jadi korban," tegasnya.
 
Sebelumnya, penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) kota Pasuruan terbukti inkonstitusional. Pernyataan tersebut disampaikan Indra Charismiadji dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), mengacu pada data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
 
"Menurut data Neraca Pendidikan Daerah dari Kemendikbud, kota Pasuruan dalam menyusun Perda APBD terbukti inkonstitusional," kata Indra, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
 
Masih berdasarkan data NPD, APBD yang diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk urusan pendidikan hanya 6,61 persen saja. Padahal UUD 1945 pasal 31 ayat 4 berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif