Konsep Hutan Privat Solusi Atasi Bencana Alam
UI/Humas.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI) menawarkan konsep hutan privat, sebagai salah satu solusi mengatasi bencana alam seperti banjir dan longsor. Konsep hutan privat dikelola secara individu seperti yang dilakukan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 

Fakultas Ilmu Administrasi UI (FIA UI), dalam hal ini tim Pengabdian Masyarakat Kajian Isu Strategis FIA UI, melakukan kajian mengenai ‘Model Kebijakan Hutan Privat untuk Merehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hulu Sungai Ciliwung.  Salah satu kawasan yang dikaji sebagai percontohan hutan organik yakni di kawasan Megamendung.


Kawasan ini bentuk nyata dari hutan privat yang telah dikelola sejak 2001.  “Ditemukan bahwa di Megamendung ada hutan organik, merupakan inisiatif masyarakat, diinisiasi oleh Bambang Istiawan dan istrinya dalam upaya rehabilitasi lahan kritis. Mereka melakukan aktivitas untuk merehabilitasi lahan kritis secara organik tanpa bahan kimia seperti pestisida,” kata Dosen FIA UI, Teguh Kurniawan dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 29 November 2018.

Pasangan suami isteri ini berhasil mengembangkan hutan privat dari luas 3.000 meter persegi menjadi 27 hektar. Bambang membiarkan pohon tumbuh secara alami setelah ditanam.

Menurut Teguh ada empat hal penting dalam keberhasilan hutan organik. Pertama, kesukarelaan yang didorong oleh passionsehingga mau menggunakan uang pribadi untuk memperoleh tanah dan kemudian menanam pohon di tanah yang telah dikuasai. Kedua, jaringan hubungan yang baik dengan berbagai kalangan.

Ketiga, penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kerja sama dengan beberapa akademisi. Keempat, belajar dari alam dan kemudian memilih metode penanaman menggunakan pohon-pohon yang cepat tumbuh, kombinasi penanaman, metode organik dan penanaman pohon endemik

Hasil temuan riset ini juga dipresentasikan FIA UI di The 3rd Internasional Conference on Climate Change, yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada 27-28 November 2018.

Baca: Menjawab Tantangan Presiden, UBM Buka Prodi Bisnis Digital

Teguh menemukan sejumlah hambatan yang perlu diatasi oleh pemerintah. Pertama, insentif ekonomi dalam bentuk kemudahan dan pengurangan biaya untuk memperoleh sertifikat kepemilikan tanah. Kemudian kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga dibutuhkan, untuk menghasilkan penanganan dan pengelolaan terbaik.

Dalam kasus rehabilitasi lahan kritis di wilayah sungai Ciliwung hulu, kolaborasi penting dan mendesak untuk dilakukan.  Terutama kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Daerah, Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan daerah hilir.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id