Menteri Agama Fachrul Razi. MI/Susanto
Menteri Agama Fachrul Razi. MI/Susanto

Pesantren Diminta Bersiap Beradaptasi dengan Regulasi Baru

Pendidikan pondok pesantren hari santri RUU Pesantren
Antara • 22 Oktober 2020 11:16
Jakarta: Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan entitas pondok pesantren agar bersiap beradaptasi dengan cepat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Fachrul mengatakan, saat ini Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pelaksanaan beleid UU Pesantren telah melalui uji publik.
 
Menurut Fachrul, uji publik Peraturan Presiden (Perpres) tentang pondok pesantren juga hampir rampung. Pesantren pun diminta bersiap untuk menyesuaikan regulasi-regulasi baru tersebut.
 
"Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat," kata Fachrul dalam momentum peringatan Hari Santri 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara umum, dua peraturan turunan UU Pesantren itu mengamanatkan pesantren menjadi resmi sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui ijazahnya, sebagaimana jenjang pendidikan umum. Hal ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi berupa penyiapan sumber daya, pembiayaan dan lain-lain.
 
Menurut dia, implementasi regulasi tentang pesantren itu akan menjadi hadiah termanis dari pemerintah untuk kalangan pesantren.
 
Baca:Hari Santri, Menag Minta Pesantren Tingkatkan Kewaspadaan Covid-19
 
Sebelumnya, UU Pesantren telah diundangkan sejak September 2019, tetapi peraturan pelaksanaannya masih melalui serangkaian pembahasan dan uji publik. Undang-undang tersebut akan menjadi angin segar bagi kalangan pesantren yang dalam praktiknya belum banyak mendapatkan perhatian.
 
Dalam implementasinya, lulusan pesantren akan mendapat ijazah yang diakui negara dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang manapun. Dampak yang dirasakan nantinya, santri pondok pesantren dapat melanjutkan ke sekolah formal seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, SMA, SMK dan juga perguruan tinggi.
 
"Maka, peraturan yang kami buat bertujuan agar undang-undang pesantren implementatif dan berguna bagi pesantren," ujarnya.
 
Fachrul mengatakan Perpres terkait UU Pesantren, di antaranya akan mengatur regulasi mengenai pembiayaan pesantren. Sedangkan PMA tentang regulasi itu akan membahas tata laksana teknis pendirian dan penyelenggaraan pesantren dan jenjang pendidikannya, meliputi muadalah, diniyah formal dan mengaji kitab kuning.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif