ilustrasi PPDB. MI/Bary Fathahilah.
ilustrasi PPDB. MI/Bary Fathahilah.

Gagal di PPDB, Ramai-ramai Kembali ke Domisili Asal

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Antara • 11 Juli 2019 20:06
Pontianak: Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak meningkat seiring diberlakukannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Namun setelah anaknya tidak diterima di sekolah tujuan, orangtua berbondong-bondong mengembalikan Kartu Keluarga (KK)-nya ke domisili asal.
 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Suparma di Pontianak, Kamis, mengatakan, peningkatan keadministrasian tersebut karena warga sengaja memindahkan catatan administrasi domisili agar anaknya bisa masuk dalam zona tertentu di PPDB. Dengan masuk zona tertentu, anak akan lebih mudah masuk ke sekolah yang diinginkan.
 
Namun Suparma tidak merinci besaran peningkatan pindah domisili tersebut. "Terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya, hanya sekian persen saja," ungkapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, apa yang telah dilakukan warga itu tidak membuat anaknya bisa lolos dalam program PPDB jalur zonasi, karena pada PPDB 2019, batas waktu domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya.
 
"Sehingga ketika tidak bisa karena ada batas waktu KK (kartu keluarga) setelah kepindahan, maka mereka (masyarakat) berinisiatif mengembalikan lagi domisili mereka ke alamat asal," kata Suparma.
 
Suparma menambahkan, pengurusan administrasi untuk kepindahan domisili itu mulai meningkat sejak tiga bulan sebelum program PPDB dibuka. "Dalam hal ini kami ikutkan
saja dan sekarang mereka kembali lagi ke alamat asalnya karena tidak diterima dalam PPDB tersebut," ujarnya.
 
Baca:Pemprov Jateng Perketat Peengecekan Keterangan Domisili Dalam PPDB
 
Menurut dia, pengajuan pindah domisili itu tidak hanya terjadi saat program PPDB pada jenjang
pendidikan SMA, tetapi juga di tingkat SMP. "Untuk program PPDB tingkat SMA, terjadi pengajuan pindah domisili dari kabupaten ke kota, sementara di PPDB tingkat SMP terjadi pengajuan pindah domisili dari kecamatan ke kecamatan lain.
 
"Dalam satu hari ada sekitar 30-40 pengurusan administrasi pindah domisili atau meningkat dibanding hari biasanya," ujarnya.
 
Menurut Suparma, terkait kepindahan domisili tersebut tidak ada masalah dari aspek administrasi kependudukan, sepanjang ada tenggat waktunya minimal satu bulan. "Bahkan pindah hari ini dan mengurus kepindahan hari ini juga bisa, hanya saja operator yang repot
harus memindahkan data itu," tambahnya.
 
Dalam kesempatan itu, dia membantah jika pemberlakuan zonasi pada PPDB membuka peluang munculnya penduduk siluman. "Tak mungkin penduduk siluman, kecuali membuat KTP atau KK secara ilegal dan meniru, karena ada registrasi administrasi di pusat, sehingga akan ketahuan jika data ganda," kata Suparma.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif