Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia SUlistyowati Irianto. Foto: Zoom
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia SUlistyowati Irianto. Foto: Zoom

Statuta Baru UI Menghapus Sejumlah Kewenangan Guru Besar

Pendidikan Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia Perguruan Tinggi
Arga sumantri • 24 Juli 2021 12:15
Jakarta: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengungkap sejumlah kejanggalan dalam statuta UI yang baru disahkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. Salah satunya, statuta tersebut mencabut sejumlah kewenangan guru besar dalam pengambilan keputusan penting kampus.
 
"Mencabut kewenangan dewan guru besar, untuk memberikan atau mencabut gelar kehormatan dan gelar akademik," kata Sulistyowati dalam webinar 'Menilik Statuta UI yang Baru', Sabtu, 24 Juli 2021.
 
Ia mengatakan, aturan ini akan menyulitkan. Sebab, situasi yang ada di UI, proporsi guru besar dalam senat akademik ada 40 persen. Sedangkan, 100 persen guru besar masuk dalam jajaran dewan guru besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pasti akan ada kesulitan. Awal mula dari persoalan ini adalah tidak ada komunikasi kepada dewan guru besar," ujarnya.
 
Baca: Nadiem Siap Tampung Masukan Sivitas Akademika Terkait Statuta UI
 
Ia mengatakan, beberapa tahun lalu Rektor UI pernah memberikan gelar kehormatan kepada Raja Arab Saudi, dan menimbulkann kehebohan di masyarakat. Saat ini, kata dia, tren yang terjadi pada universitas di Indonesia yaitu mudah memberikan gelar kehormatan kepada orang-orang yang kompetensinya masih dipertanyakan.
 
"Dengan adanya aturan baru ini, akan lebih mudah (gelar kehormatan) diberikan rektor," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, statuta baru UI juga menghapus kewenangan dewan guru besar untuk memberikan masukan kepada rektor tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang akademik. Padahal, tiga poin yang disebutkan itu merupakan hal penting bagi keberlangsungan UI.
 
"Ini penting sekali, mengapa dihilangkan kewenangan guru besar untuk memberikan masukan? Ini merupakan penghilangan esensi dari prinsip check and balance," ungkapnya.
 
Ia mengatakan, ada banyak pasal lain yang statuta baru UI yang juga bermasalah. Ia menilai PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI cacat secara substansi dan materil.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif