Ilustrasi. Foto: MI/Angga Yuniar
Ilustrasi. Foto: MI/Angga Yuniar

KPAI Terima 224 Pengaduan PPDB 2020

Pendidikan PPDB 2020 PPDB DKI Jakarta
Ilham Pratama Putra • 05 Agustus 2020 13:30
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku menerima 224 pengaduan terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Jumlah pengaduan ini meningkat 200 persen dibandingkan 2019.
 
"Pengaduan yang kami terima pada PPDB 2020 terjadi peningkatan. Jumlahnya meningkat tajam, dari 95 di 2019 menjadi 224 aduan di 2020," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam konferensi video, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Dari jumlah aduan yang diterima KPAI, sebanyak 89 persen di antaranya berasal dari DKI Jakarta. Sebanyak 24 kasus (11 persen) berasal dari Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Kota Malang. Sisanya, aduan datang dari Kota Bekasi, Bogor, Semarang, Pekanbaru, Padang, hingga Bali. Pengaduan masuk dari seluruh jenjang pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Pengaduan) di PPDB SD empat kasus, SMP 72 kasus, dan SMA 148," beber Retno.
 
Masalah PPDB yang diajukan juga beragam. Ada terkait masalah kebijakan PPDB, hingga permasalahan teknis penyelenggaran. Dalam hal kebijakan, kata Retno, ada daerah yang terlambat membuat petunjuk teknis (juknis). Kemudian, ada juga yang mengadukan minimnya sosialisasi yang akhirnya banyak penafsiran berbeda di masyarakat.
 
"Apalagi kebanyakan (PPDB) daring jadi masyarakat kurang paham juknis PPDB," terangnya.
 
Aduan terkair masalah teknis yang paling sering muncul adalah kualitas internet di masing-masing daerah. Kemudian, soal orang tua siswa yang kesulitan menggunakan aplikasi dalam mendaftarkan anaknya di PPDB.
 
Baca:UGM: Jaringan Internet Jadi Kendala Belajar Daring di DIY
 
"Masalah teknis ini memang selalu ada. Tapi kalau kendala teknis, ini bisa diperbaiki dari waktu ke waktu nantinya," sambung Retno.
 
Atas aduan itu, Retno meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap PPDB secara komprehensif. Hal ini gar PPDB tak melulu menjadi masalah tahunan.
 
"Evaluasi juga harus dilakukan pada daerah yang tidak menerapkan juknis PPDB sesuai ketentuan dalam Permendikbud 44/2019 yang mengutamakan sistem zonasi," ucap Retno.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif