“Padahal kata Mas Menteri (Mendikbud, Nadiem Makarim) dan Dirjen (Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata Fikri menanggapi polemik tersebut dalam siaran persnya, Kamis 22 April 2021.
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di online shop semudah menge-klik di mesin pencari internet. “Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.
Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’. “Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut,” ujar Fikri.
Baca juga: Sempurnakan Kamus Sejarah RI, Nadiem Minta Doa Restu
Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan sub-judul Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II : Nation Building (1951-1998). Namun disayangkan, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari tidak ada dalam entry khusus (yang disusun secara alfabetis) dalam kamus tersebut.
Demikian pula dengan kiprah proklamator RI, Soekarno dan M. Hatta, tidak ditemukan dalam entry alfabetis di dalam Kamus Jilid II. Fikri mengajak semua elemen negeri ini untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah K.H Hasyim Asyhari.
Baca juga: Kamus Sejarah RI Ditarik dan Bakal Disempurnakan Tahun Ini
“Bila tanpa adanya fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari pada waktu itu, Bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: Merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu,” urainya.
Fikri menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan, akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya. “Kemendikbud adalah leading sector yang paling bertanggungjawab dalam upaya perbaikan literasi, terutama literasi sejarah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
