BEM UI gelar demo statuta UI di Kemendikbudristek. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
BEM UI gelar demo statuta UI di Kemendikbudristek. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Dicuekin 3 Kali Unjuk Rasa di Kampus, Demo Statuta UI Lanjut ke 'Kantor Nadiem'

Pendidikan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim Universitas Indonesia Perguruan Tinggi
Ilham Pratama Putra • 03 Desember 2021 18:13
Jakarta: Permasalahan PP nomor 75 tahun 2021 tentang statuta Universitas Indonesia (UI) ternyata masih berbuntut.  Dosen, guru besar, dan mahasiswa yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI) melakukan unjuk rasa di gedung Kemendikbudristek, mendesak Mendikbudristek, Nadiem Makarim mencabut PP yang mengundang kontroversi tersebut.
 
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Leon Alvinda Putra mengaku geram atas penuntasan masalah PP 75 tersebut. Dia menyatakan hingga saat ini tak ada tindak lanjut untuk pencabutan PP tersebut.
 
Karena itu pihaknya ingin menyuarakan kegelisahan yang dirasakan para mahasiswa. Dia bersama sejumlah mahasiswa dan dosen menyambangi kantor Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta dan menggelar unjuk rasa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami telah tiga kali menggelar aksi di kampus kami sendiri, tapi belum ada tanggapan. Karena itu kami ingin langsung menggelar aksi di sini agar masalah ini bisa didengar dan diselesaikan juga oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dan juga Dirjen Diktiristek, Prof. Nizam," kata Leon di Gedung Kemendikbudristek, Jumat, 3 Desember 2021.
 
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UI, Reni Suwarso mengaku pihaknya bahkan telah mengirim surat hingga tiga kali ke Presiden, Joko Widodo (Jokowi). Namun tetap belum mendapat tanggapan.
 
"Sama sekali tidak ada tindakan yang diambil Kemendikbudristek. Belum. Kalau sudah selesai kami tidak datang. Yang datang ini bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga guru besar," terangnya.
 
Baca juga:  Statuta Baru Nyaris Berikan Kekuasaan Penuh untuk Rektor UI
 
Menurutnya jika masalah statuta UI ini tak diselesaikan, maka akan menjadi efek domino bagi kampus lain. Bakal ada masalah internal kampus serupa yang dihadapi UI, khususnya rangkap jabatan rektor.
 
"Kalau PP 75 ini sukses maka akan diduplikat ke PTS dan PTN lain. Kalau UI hancur sangat mudah menghancurkan kampus lain," ujar Reni.
 
Diketahui dalam statuta UI terdapat perubahan terkait rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan. Dalam aturan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta. 
 
Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. Dan hal itu dinilai sarat akan konflik kepentingan di dalam lingkungan UI sebagai sivitas akademika.
 
Sebelumnya, Polemik rektor UI, Ari Kuncoro bermula ketika dirinya diketahui merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama di bank BRI. Ari dianggap melanggar statuta UI yang tertuang dalam PP Nomor 68 tahun 2013 pasal 35 huruf C.
 
Kemudian, polemik kian hangat karena Statuta UI direvisi melalui PP 75 tahun 2021. Pasal 39 huruf C pada statuta baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu, justru membolehkan Rektor UI merangkap jabatan, asalkan bukan sebagai direksi.
 
'Rektor UI' sempat menjadi trending topic di Twitter, Rabu, 21 Juli 2021. Kini Ari Kuncoro resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama di Bank BRI.
 
Penguduran diri itu diketahui lewat surat perihal keterbukaan informasi dengan nomor B.118-CSC/CSM/CGC/202 yang dikeluarkan oleh BRI. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun telah menerima surat tersebut dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam laporan informasi atau fakta material.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif