Absensi Guru se-Indonesia akan Dipantau Pusat
Siswa saat kelas kosong akibat tidak ada guru, MI/Gino Hadi.
Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mewacanakan untuk melakukan pemantauan presensi dan absensi guru-guru di sekolah seluruh Indonesia secara terpusat.   Wacana tersebut mengacu kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.

"Sedang kita usahakan pakai finger print, yang nanti akan langsung dicek di pemerintah pusat. Kita usahakan sudah bisa diterapkan di tahun ajaran baru 2019," ujar Mendikbud, Muhadjir Effendy, usai kegiatan Jalan Sehat bersama Mendikbud sebagai rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) 2018, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Minggu, 25 November 2018.


Menurutnya, pemantauan kehadiran guru oleh pusat tersebut akan berimplikasi terhadap pemberian sanksi, bagi guru-guru yang sering absen mengajar dan ke sekolah.

"Kehadiran guru di sekolah-sekolah negeri, terutama itu yang wajib adalah delapan jam per hari per lima hari kerja, sesuai dengan Undang-Undang ASN. Sama seperti yang berlaku pada pegawai ASN pada umumnya," jelasnya.

Di samping itu, kehadiran, kinerja, dan beban kerja para guru tetap dihitung secara tatap muka. Sebab hal itu merupakan amanat dalam Undang-Undang Guru dan dosen.

"Tapi bisa diekuivalensikan, sehingga tidak harus dipenuhi sampai 24 jam tatap muka kalau yang bersangkutan tidak mungkin memenuhi itu. ada aktivitas guru lain yang bisa dikonversikan menjadi kinerja guru," terang Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Semisal, melakukan bimbingan kepada siswa, memberikan pengarahan, pembinaan organisasi ekstra sekolah, atau menjadi tenaga pelatihan di lembaga pendidikan nonformal di lingkungan pemerintahan dan kependidikan.

Nantinya, kegiatan guru di luar mengajar tersebut akan dikonversikan menjadi nilai kumulatif. "Kan tidak mungkin mereka delapan jam tidak melakukan apa-apa," imbuhnya.

Baca: Atur Ulang Presisi dan Kalibrasi Kualitas Guru

Dia mencontohkan, guru BP pun juga memiliki beban kerja yang sama dengan guru-guru lainnya, yakni delapan jam per hari. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan perluasan wilayah mengajar.

"Guru BP tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan di sekolah saja, tapi juga kegiatan di seluruh zona. mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Sehingga basis kerja konselor menjadi di satu zona, meski dia berasal dari satu sekolah tertentu," tuturnya.

Hal itu nantinya juga akan berlaku bagi guru agama, olahraga, dan kesenian. Di mana nantinya satu zona kemampuan guru-guru untuk mengkoordinasi, kerja sama antar sekolah akan didorong lebih banyak. "Ini berlaku di seluruh sekolah," ucapnya.

Terkait dengan sanksi, nantinya akan ada keluwesan. Tidak terpaku kepada pemotongan tunjangan. "Sanksi akan ada aturannya. Nanti akan diatur lebih luwes sanksinya," ujar Muhadjir.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id