Pencegahan Korupsi Dimulai dari Perguruan Tinggi
Menristekdikti. Mohamad Nasir, Medcom.id/Intan Yunelia.
Bogor:  Menteri Riset Teknologi dan Perdidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir meminta perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi benteng pertama dalam menjaga Indonesia bebas korupsi.     

"Kalau bisa perguruan tinggi negeri dan swasta melalui pelayanan pendidikan tinggi harus menjadi yang pertama menjaga Indonesia bebas dari korupsi, supaya kehadiran kampus betul-betul bermanfaat untuk rakyat," kata Nasir dalam  Sarasehan Antikorupsi yang digelar oleh Majelis Guru Besar PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 September 2018. 


Nasir mengatakan, korupsi merupakan penyebab utama rendahnya indeks daya saing global (global competitiveness index) bangsa Indonesia, yang saat ini berada di peringkat 36 dari 137 negara. Menurutnya, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan rendahnya indeks daya
saing Indonesia, di antaranya, perguruan tinggi yang tidak bermutu, kesehatan kurang baik, dan teknologi yang dihasilkan dari perguruan tinggi tidak berkualitas tersebut.

Menurutnya, setiap komponen di perguruan tinggi berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. "Harusnya bisa menggerakkan ekonomi dengan baik karena itu bagian dari pendidikan tinggi,"  kata Nasir.

Majelis Dewan Guru Besar PTNBH menggelar Festival Akademia Antikorupsi 2018.  Acara ini mengangkat tema "Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Antikorupsi, pemberantasan korupsi sumber daya alam, dan sinergi multi pihak untuk gerakan Indonesia antikoripsi".

Rektor IPB Arif Satria mengatakan, kegiatan Sarasehan ini sangat positif, khususnya bagi kampus PTNBH dalam melakukan kegiatan atau gerakan antikorupsi. Dimulai dari membangun solidaritas dan kekuatan para guru besar.

Baca: Pendidikan Tinggi Perlu Reorientasi Kurikulum

"Langkah ini internal dulu, dilakukan guru besar merupakan bagian dari komitmen bersama beberapa perguruan tinggi antikorupsi, karena perguruan tinggi punya tanggung jawab moral kampus," kata Arif.     

Ketua Panitia Sarasehan Antikoripsi DGB PTNBH, Rina Mardiana mengatakan, sarasehan
antikorupsi diikuti dewan guru besar dari 11 PTNBH.  Menurutnya gerakan antikorupsi ini menjadi sangat penting, mengingat kekayaan alam Indonesia yang harusnya mampu menyejahterakan rakyat.

"Tapi kenapa masih terjadi kemiskinan di wilayah pedesaan, kerusakan hutan, tata kelola yang tidak baik, salah satunya karena korupsi," kata dia.

Rina menambahkan, korupsi tidak hanya menjadi peluang kehilangan negara. Tetapi juga kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id